KNews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan persoalan di Jakarta harus diselesaikan bukan dengan dilakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, apakah menentang pemindahan IKN.

“Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan seperti IKN, menolak untuk IKN dilanjutkan?” tanya Ganjar kepada Anies dalam Debat Pilpres 2024 di gedung KPU RI, Jakarta.

Menjawab pertanyaan itu, Anies mengkritik proses pembentukan Undang-Undang (UU) IKN. Menurutnya, pembentukan UU IKN tak melibatkan publik.

“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sudah jadi UU,” kata Anies. Namun, menurutnya, dialog soal IKN terjadi setelah UU jadi. Menurutnya, pembahasan UU IKN tak melibatkan banyak pihak.

“Dan ketika dialognya sudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi. Siapapun yang pro dianggap pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik,” kata dia.

Anies mengatakan UU semestinya menjadi ruang hukum. Sehingga, lanjutnya, publik dilibatkan dalam pembahasan sebuah aturan sebelum ditetapkan.

“Ini ruang hukum bukan ruang kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah aturan sebelum ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Kemudian di situ kita berdebat, pro-kon,” ujar dia.

Menurutnya, ada kebutuhan lain untuk rakyat dibanding membangun IKN.
“Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa membangun pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?” tutur dia.  (Zs/Dtk)