KNews.id – Calon Presiden Anies Baswedan mengungkapkan kebocoran yang selama ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam analisa timnya, jumlah kebocoran tersebut sangat fantastis.

“Sebuah tim menggambarkan lost of revenue yang angkanya fantastis, ini harus dikoreksi dengan jangka pendek,” papar Anies dalam acara Dialog Apindo-Debat Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta.

Solusi yang ditawarkan Anies adalah membenahi instansi pajak. Anies percaya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), di mana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan.

“Kami lihat perlu ada Badan Penerimaan Negara yang beda dengan treasury,” tegasnya. “Kedua, membereskan praktek bad governance di aspek revenue. Korupsi di aspek spending itu heavily di monitor. Tapi menyelamatkan pemasukan dari persoalan bea cukai, perpajakan, itu bocor-bocor di situ tidak boleh ditolerir,” terang Anies.

Anies Baswedan: Asing Tahu Kondisi Kita, Gak Bisa Bohong!

Caranya adalah dengan menempatkan orang terbaik dan pemanfaatan teknologi. “Kita bangun teknologi sehingga bisa selamatkan revenue yang hilang,” ujarnya. Anies menambahkan, kebijakan pajak juga akan membantu terciptanya pemerataan terutama terhadap dunia usaha.

“Pajak jadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar,” imbuhnya. Menurut Anies, aktivitas sosial harus dikenakan pajak yang lebih kecil. Sementara yang bersifat produktif dikenakan proporsional dan konstruktif lebih tinggi.

“Kegiatan konstruktif yang sifatnya mewah itu ada pajak yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya fairness. Jadi gak cuma meningkatkan perpajakan, tapi juga kasih insentif dan disinsentif,” pungkasnya.

Calon Presiden Anies Baswedan memahami Indonesia sangat butuh investasi dari pihak asing. Baik yang sifatnya langsung atau foreign direct investment (FDI) maupun melalui portfolio seperti saham maupun surat utang.

Hanya saja, menurut Anies investor masih enggan menempatkan modal ke Indonesia.

“Kita butuh investasi, baik foreign direct investment maupun surat utang dan lain-lain. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing paham kondisi kita, jadi kita gak bisa bohong,” kata Anies dalam acara Dialog Apindo-Debat Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta.

Masalah tersebut, kata Anies adalah inkonsistensi kebijakan dan rumitnya birokrasi.

“Lalu birokrasi yang jelimet, lalu kekacauan dan iregularitas antar pusat dan daerah, lalu praktik korupsi, lalu infrastruktur pendukung yang masih lemah,” jelasnya. Menurutnya, hal itu harus diakui dan tidak bisa ditutupi terus menerus.

“Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu jangan ditutupi, karena yang mau dibangun itu trust level,” ungkap Anies. Langkah yang akan ditempuh Anies adalah menciptakan iklim kepastian hukum, seperti yang berjalan di Amerika dan Eropa.

“Bahkan saya sempat bicara dengan beberapa orang. Selama perjanjian investasi tidak mau ditandatangani di Indonesia artinya mereka gak percaya dengan sistem hukum kita. Kemudian, konsistensi regulasi, dan keseriusan untuk berantas korupsi. Indeks Persepsi Korupsi kita turun, gimana mau investasi di dalam? Nah manusia berkualitas itu takes time untuk lakukannya,” paparnya.

Anies menegaskan, Indonesia tidak memiliki panduan aturan perizinan secara utuh. Sekalipun ada percepatan, menurut Anies hal itu dikarenakan pemerintah daerah, bukan pusat.

“Kalau dilihat provinsi itu cepat, itu karena Gubernurnya percepat reformasi. Bukan karena national direction. Di dalam urusan kepastian itu tidak bisa kita lakukan komitmen di pusat saja tapi harus diturunkan ke daerah,” terang Anies.

Soal konsistensi aturan, Anies akan melibatkan dunia usaha langsung melihat sumber masalah.

“Sementara kepastian hukum itu starts from very top. Karena ada komitmen untuk memberikan kepastian hukum, predictabiliity maka menular itu ke bawah. Tapi kalau dari puncak gak ada pesan, sulit sekali dijalankan,” pungkasnya. (Zs/Dmkzy)