Posko tersebut diusulkan ada di tingkat Rukun Warga (RW), dan para petugasnya dibekali pengetahuan mengenai penanganan yang perlu dilakukan bagi korban KDRT, dan untuk mencegah hal buruk pasca terjadinya KDRT.

“Dengan adanya posko di tingkat RW, nantinya petugas bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga bisa tahu kondisi yang dialami," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria dikutip Kamis (14/12).

"Sebenarnya menurut saya kejadian (KDRT) ini banyak terjadi tapi tidak terungkap, maka rajin-rajinlah bersosialisasi dan dengarkan keluhan masyarakat,” sambungnya.

Ia juga meminta Dinas PPAPP menyediakan psikiater dan psikolog pada setiap posko untuk memberikan penyuluhan tentang rumah tangga, mendampingi hingga menyembuhkan trauma para korban yang mengalami KDRT.

“Jadi kalau ada apa-apa bisa lari ke tempat situ, nah itu kan harus dekat dengan masyarakat. Kalau di tingkat Kecamatan kan kejauhan dia, cakupannya dikecilin lagi, kalau bisa di pos RW harus ada,” kata Iman.

Ia juga mengimbau para korban KDRT untuk segera melaporkan dan tidak malu ataupun takut saat mendapat KDRT, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir kasus dan korban kekerasan.

“KDRT ini kan memang agak susah ya, ada yang takut melaporkan, ada yang takut untuk dibawa ke permukaan, malu dan lain-lain ya,” tandas Iman.

Melansir data melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Jakarta menduduki peringkat ketiga dengan kasus KDRT terbanyak di Indonesia dengan jumlah 781 kasus periode 1 Januari hingga 20 Juni 2023.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.