PIKIRAN RAKYAT - Dalam debat perdana capres-cawapres, Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan konflik dan kesenjangan ekonomi di Papua.

"Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ (di Papua), dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," katanya di KPU, Selasa malam.

Menurutnya, penyelesaian konflik kelompok separatis di Papua mampu menjamin keamanan masyarakat sekitar.

"Kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services (pelayanan) yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Dan menjamin penegakan hak asasi manusia," katanya.

Strategi capres nomor 2 ini ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Dia menilai, ada hal yang kurang dari rencana besar Prabowo di Papua, yakni tidak adanya dialog.

Menurut Ganjar, dialog bisa mengungkap akar konflik agar pemerintah dapat menentukan solusi terbaik dan tepat.

"Tetapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya," kata Ganjar.

Ganjar lalu bertanya kepada Prabowo akankah dia menyetujui agenda dialog sebagai strategi penyelesaian HAM dan konflik di Papua.

"Pertanyaan saya simpel saja apakah bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?" tanya Ganjar.

Prabowo menilai, usulan Ganjar tepat untuk menyelesaikan konfkik tersebut.

"Benar saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog, benar," kata Prabowo.

Wacana Dialog di Papua

Eks Ketua Komnas HAM sekaligus panelis debat capres 2024 Ahmad Taufan Damanik mengatakan, penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan dialog damai bukan penambahan kekuatan militer.

"Dialog damai ini muncul karena selama ini pendekatan keamanan tidak menjawab masalah," katanya, Rabu, 13 Desember 2023.

Taufan menilai, kasus kekerasan di Papua makin meningkat dengan adanya pendekatan militer. Karenanya, jika ada paslon yang berencana melakukan pendekatan keamanan di wilayah tersebut, maka langkahnya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Saat masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, Taufan sudah merumuskan dialog damai guna menyelesaikan persoalan di Papua. Ide itu muncul setelah berdiskusi dengan pemerintah.

Kala itu, kata Taufan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno untuk terus berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Kemudian Komnas HAM lah yang maju untuk berunding dengan OPM, tokoh agama dan Majelis Rakyat Papua," katanya.

Dialog damai tersebut terbukti mampu membuka ruang diskusi dengan kelompok kriminal bersenjata. Upaya itu juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh agama.***