PIKIRAN RAKYAT - Eks Pimpinan KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas tuding Presiden RI Joko Widodo kurang rasa malu terkait hal yang terjadi saat ini. Hal ini kata Erry mulai dari hukum, sosial dan politik, satu hal yang paling dikhawatirkan terbesar yakni akrobat pelaksanaan Pemilu 2024, dengan melakukan intervensi kepada semua elemen negara termasuk penyelenggara pemilu.

Erry pun merasa sedih penggunaan aparat penegak hukum untuk menaklukan lawan politik atau memaksa parpol lain untuk melakukan tindakan apa saja. 

"Contohnya, perubahan haluan Partai Golkar dan PAN berkoalisi dengan Indonesia Maju yang diduga terjadi karena ada masalah hukum yang dipegang oleh seseorang yang memaksa kedua partai ini bergabung dengan koalisi tersebut," kata Erry pada podcast tv yang dilakukan Wartawan Senior, Budiman Tanuredjo baru-baru ini.

Erry yang sempat diundang untuk menjadi pembicara Diskusi Manifesto Bandung "Kartu Merah bagi Joko Widodo” di Sultan Agung Resto hari Minggu, 10 Desember 2023 lalu, menambahkan, saat ini terjadi penurunan marwah MK.

Baca Juga: Anies Baswedan Janji Beri Bantuan Hukum Gratis: Usaha Membuat Masyarakat Terlindungi

Bahkan MK ini kata Erry seperti diatur-atur, sehingga keponakan Ketua MK bisa lolos karena sang paman. Sedangkan MK diandalkan sebagai wasit pada Pemilu 2024.

"Apabila MK tidak bisa kita percaya, maka keputusannya bisa tidak dituruti," katanya pada Selasa 13 Desember 2023.

Erry berharap semua pihak bisa menjaga MK untuk menjadi wasit yang bersih. 

"Dugaan saya terjadi nepotisme dalam tubuh MK sudah lama di setting," katanya.

Baca Juga: Budiman: Prabowo Melihat Anies Seperti Remaja Puber Coba Main Api dan Pistol

Sementara itu pada diskusi sebelumnya pada Minggu 10 Desember 2023, Koordinator Acara, Herry Dim dan para peserta yang hadir menganggap Jokowi seakan berjalan tanpa menghiraukan apapun dan melanjutkan langkah politiknya yang aneh. 

Indonesia sedang mengalami krisis legitimasi karena lembaga-lembaga demokrasi dikendalikan oleh kepentingan dinasti untuk melanggengkan kekuasaan.

"Banyak hal yang melenceng dari kaidah demokrasi, mulai dari drama sidang MKMK, majunya Gibran dan sebagainya yang membuat masyarakat gerah melihat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan. Perlu ada perlawanan tegas agar menyelamatkan sistem demokrasi Indonesia," katanya.  

Baca Juga: Cara Buat Cromboloni Tanpa Oven, Mudah Dibuat di Rumah dengan Modal Pas-pasan

Ia menyatakan bahwa tindak mengubah instrumen hukum dan konstitusi hanya demi anak diartikan sebagai rusaknya tatanan demokrasi dan mengkhianati cita-cita reformasi dalam menghapus KKN.

Di kesempatan yang sama CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menjelaskan bahwa krisis di masa kepemimpinan Jokowi yaitu krisis moral, krisis politik atau dukungan politik, krisis kebijakan, krisis elektoral, dan krisis bonus. 

Pada tahap ini, proses Pemilu harus dikawal sampai pada pemilihan digelar demi menyelamatkan dan membangun sistem demokrasi yang jujur dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: TKN Ungkap Alasan Prabowo Tak Jadi Oposisi Jokowi: Negara Tak Boleh Terpecah Pascapilpres

Ia melanjutkan bahwa berdasarkan hasil survey pada Pemilu 2024 nanti pasangan Prabowo-Gibran bisa dikalahkan karena adanya penurunan tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi secara drastis.

Sama halnya dengan Usman Hamid yang juga merupakan Direktur Amnesty Internasional Indonesia juga menyatakan bahwa terdapat enam kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kadar uang, menurunnya kualitas Parpol, menguatnya Parpol, lemahnya kredibilitas hukum dan lembaga politik, politik oligarki, dan KKN. 

Faisal Basri seorang ekonom senior INDEF, menekankan bahwa kita perlu bertindak melalui aksi nyata dan jangan biarkan negeri ini dinodai dengan adanya KKN. Pernyataan oleh Faisal Basri dipertegas oleh Profesor Peneliti BRIN, Ikrar Nusa Bhakti menginginkan kepemimpinan otoriter dan penuh KKN saat ini perlu diakhiri.***