"Adapun yang namanya usulan itu sah-sah saja. Yang terpenting dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu sudah disepakati dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI bahwa Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024," kata Junimart saat dihubungi pada Selasa (30/8/2022).

Dirinya mengungkapkan bahwa usulan KPU tersebut akan dibahas secara mendetail dan komprehensif dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu pada pekan depan.

"Minggu depan kami akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Kita tunggu saja apakah dalam rapat ini KPU dan pemerintah akan mengusulkan pemajuan jadwal Pilkada tersebut," ujarnya.

Junimart mengungkapkan bahwa pihaknya selaku Komisi II DPR RI akan menguji usulan-usulan yang diajukan. Sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik setiap keputusan yang diambil.

"Nantinya usulan tersebut akan disimulasikan dengan objektif dan rasional," terangnya.

Mengenai usulan tersebut, Junimart mengungkapkan bahwa pihak DPR, pemerintah dan penyelenggara Pemilu harus bersifat fleksibel dengan sejumlah syarat seperti tidak menabrak aturan dan menyesuaikan anggaran.

"Ya kita tidak boleh terlalu kaku, sepanjang usulan dari penyelenggara tersebut rasional dan tidak menambah anggaran," ungkapnya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengusulkan percepatan pelaksanaan Pilkada demi stabilitas politik tanah air. Karena bila Pilkada dilakukan pada September 2024 kondisi politik Indonesia masih kondusif.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini. kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” kata Hasyim.