Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat rumah dan tanah kepada 50 warga Renojoyo Desa Kedungsolo, Kamis (23/11/2023). Para penerima merupakan eks korban lumpur Lapindo asal Renokenongo, yang sudah menantikan terbitnya sertifikat selama 15 tahun.

Mantan Panglima TNI tersebut membagikan sertifikat ke warga secara door to door bersama Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

Hadi Tjahjanto mengatakan, warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang ditinggali.

“Hari ini kita serahkan sertifikat door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis,” ujarnya.

Hadi Tjahjanto menyampaikan penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih dari Rp600 ribu.

“Untuk apa biaya itu? Satu, pengukuran, kurang lebih Rp224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp 600 ribu, tapi rata-rata semua gratis,” rinci Hadi.

BACA JUGA:
Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo Junjung Tinggi Moderasi

Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atas dukungan penerbitan sertifikat tanah kepada warganya. Pasalnya Bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya berbuah manis.

Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya dituai dengan terbitnya sertifikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam oleh lumpur Lapindo.

“Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat tanahnya, kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapatkan sertifikat tanah yang ditempatinya,” terangnya.

BACA JUGA:
Wabup Sidoarjo Minta Lingkungan Peka Terhadap Warga Tak Mampu yang Sedang Sakit

Gus Muhdlor mengatakan penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur berlahan – lahan akan dituntaskan. Bukan hanya kepada warga Desa Kedungsolo eks warga Desa Renokenongo saja. Namun seluruh warga korban lumpur yang sekarang pindah ketempat lainnya. Penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur dilahan yang sekarang ditempatinya akan menjadi perhatiannya.

“Permasalahan penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur berlahan-lahan akan kami tuntaskan, termasuk ada 84 eks Lapindo atas perintah bapak menteri untuk segera dituntaskan, sekarang tinggal 5 orang saja yang sekarang keberadaannya sedang kita cari,” pungkas Gus Muhdlor. [isa/beq]