FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) kini mengelola dana haji dengan jumlah cukup besar. Saat ini, total dana yang yang dikelola mencapai Rp165 Triliun.

Besarnya dana haji yang dikelola itu menuntut pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Hal itu demi memastikan, dana haji masyarakat tidak diperuntukkan untuk kepentingan tertentu yang tidak pada tempatnya. Misalnya saja dikorupsi.

Karena alasan itu pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan kepada BPKH, agar lebih profesional dalam mengelola dana haji. Dengan terus mengedepankan akuntabilitas dan penerapan prinsip- prinsip syariah.

“Ini saya titip, hati- hati mengelola dana umat ini. Harus betul- betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip- prinsip syariah dan kehati- hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi ini, adalah uang rakyat, uangnya umat,” ucap Presiden saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari jawapos, Selasa (12/12).

BPKH saat ini sudah mengelola dana sebesar Rp 165 Triliun, yang mana beberapa diantaranya diinvestasikan. Akan tetapi Presiden terus mewanti- wanti agar dana haji yang diinvestasikan tidak hilang seperti kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya terulang kembali.

“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, Rp165 Triliun. Gede banget dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya titip hati- hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan 75 persen diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), 2 persen diinvestasikan langsung. Menurut saya juga masih aman,” jelas Presiden.

“Jangan sampai seperti yang lain- lain. Diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng- goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya!. Selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati- hati mengelola,” sambungnya.

Berkata demikian, karena berkaca pada kasus dari PT. Asuransi Jiwasraya yang sempat mengalami masalah likuiditas dan diduga merugikan negara mencapai angka Rp 32 Triliun. Diduga salah mengambil langkah dalam menempatkan dana investasi.

Seharusnya, sebagai pemegang dana nasabah dan negara. Jiwasraya dapat menginvestasikan dananya ke perusahaan- perusahaan berfundamental baik, agar mendapatkan keuntungan dan tidak berisiko.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta BPKH agar dapat lebih inovatif lagi dalam mengelola keuangan haji dan meningkatkan pengawasan internal.

Menurutnya, pemanfaatan dana haji juga bisa dialokasikan ke beberapa lembaga investasi syariah agar lebih mendatangkan manfaat. Daripada hanya sekedar untuk menambal kekurangan biaya jemaah haji yang berangkat.

“Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah. Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik,” jelas Presiden.

Harapan Presiden, BPKH dapat berkomitmen secara penuh dalam mengelola dana haji masyarakat Indonesia. Agar pelaksanaan haji kedepannya juga ikut membaik.

“Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga penyelenggaraan ibadah haji makin baik kedepannya,” ujarnya.

Itulah yang disampaikan Presiden pada saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 yang juga bertepatan dengan Milad ke- 6 BPKH.

Dalam acara tersebut, turut hadir Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadhlul Imansyah. (fajar)