PIKIRAN RAKYAT – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut bahwa Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) tidak melalui dialog publik sebelum disahkan menjadi produk hukum. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat melakoni debat capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sudah jadi UU," kata Anies Baswedan merujuk pada UU IKN

Pernyataan tersebut dilontarkan untuk melontarkan pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mempertanyakan sikap Anies Baswedan terhadap pembangunan IKN.

Apakah benar pernyataan Anies Baswedan perihal UU IKN tidak melalui dialog publik? Simak proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: Rangkuman Debat Capres Pertama: Poin Penting Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo

RUU IKN melalui proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. Pada 18 September 2023, Panja Komisi II DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 18 September 2023. RDPU dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pakar, termasuk Profesor Imam Kuswahyono dari Universitas Brawijaya, Dr. Gabriel Lele dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Yuli Indrawati, SH, LLM dari Universitas Indonesia, dan Muhammad Adriansyah selaku Ketua Pemberdayaan Petani dan Masyarakat.

RUU IKN mengusung sembilan pokok perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beberapa poin perubahan tersebut mencakup kewenangan khusus IKN, pertanahan, pengelolaan keuangan, pengisian jabatan non-PNS, penyelenggaraan perumahan, pemutakhiran batas wilayah, tata ruang, mitra Otorita IKN di DPR RI, dan jaminan keberlanjutan.

Dalam penyampaian pandangan pada RDPU, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah menyatakan bahwa RUU IKN menciptakan suatu entitas yang unik dan khas, sesuai dengan Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Keunikannya memungkinkan Otorita IKN untuk merespons lingkungan strategis, termasuk menghadapi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.

Menteri Suharso berharap agar RUU Perubahan tentang UU IKN dapat merumuskan ketentuan yang tepat, memberikan alat bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya Otorita IKN, untuk melaksanakan dan mengakselerasi kegiatan pembangunan serta pemindahan ibu kota dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN yang efektif, optimal, dan akuntabel.

"Penyempurnaan dalam rapat pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang perubahan UU IKN telah menguatkan sembilan pokok perubahan UU IKN," ungkap Menteri Suharso, menekankan pada hasil positif yang telah dicapai dalam proses pembahasan.

Pada September 2023, dijadwalkan Rapat Bamus Laporan Komisi II DPR RI terkait Pembahasan RUU Perubahan atas UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Rapat tersebut akan menjadi langkah konsultasi pengganti rapat Bamus dan selanjutnya diikuti dengan Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN.***