JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tak menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal makam 13 aktivis yang dihilangkan pada 1998.

Padahal, Ganjar sampai dua kali bertanya ke Prabowo pada debat perdana capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ada dua pertanyaan yang diajukan Ganjar. 

Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis, yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009.

Lalu, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah. 

Baca juga: Prabowo ke Ganjar: Penghilangan 13 Aktivis Kenapa Ditanyakan ke Saya? Itu Tendensius Pak!

Awalnya, Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan itu dan justru menyinggung bahwa masalah tersebut sudah ditangani cawapres Ganjar, Mahfud MD. 

“Pak Ganjar, justru tadi Anda sebut tahun 2009 kan. Dari sekian tahun yang lalu kan. Dan masalah ini ditangani justru oleh (calon) wakil presiden Anda,” kata Prabowo.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.

Mendengar pertanyaannya tak dijawab, Ganjar Ganjar lantas mengulang dua pertanyaannya itu.

Ia juga mengatakan bahwa Prabowo tidak memiliki ketegasan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena tak menjawab pertanyaan itu.

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” jawab Prabowo.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Prabowo: Justru Itu Ditangani Cawapres Anda

Prabowo menyatakan, jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.

“Jadi kalau memang, keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Namun, pertanyaan soal makam aktivis tetap tidak dijawab oleh Prabowo.

Diketahui, penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Kasus penculikan aktivis 1997/1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono.

Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat.

Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus.

Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan sembilan aktivis dilepas oleh penculiknya.