PIKIRAN RAKYAT - Langkah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2023 kerap tersandung isu Wadas tahun 2019 lalu. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menegaskan kini sentimen negatif itu tak lagi relevan.

Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa pemulihan hak korban di Wadas yang menjadi prioritas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) telah berhasil dipenuhi.

Menurutnya persoalan Wadas sudah tuntas ketika Ganjar purna tugas. Andi bahkan mempersilakan media dan publik memeriksa sendiri hasilnya di Wadas, Jateng.

"Teman-teman bisa langsung cek ke Wadas bagaimana pemulihan hak korban di Wadas itu benar-benar menjadi prioritas dan sudah berhasil dijalankan Mas Ganjar dan Pemprov Jawa Tengah," katanya saat jumpa pers, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Andi melanjutkan, Wadas sejatinya merupakan proyek infrastruktur dari pusat di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar, kata dia, hanya membantu menuntaskan proyek selaku Gubernur Jateng saat itu.

"Tetapi yang kami perhatikan di Mas Ganjar sebagai Gubernur, Mas Ganjar membantu pemerintah pusat untuk melakukan proyek-proyek infrastruktur utama di pusat, termasuk di Wadas misalnya," ujar Andi.

Kendati demikian, imbuhnya, Ganjar tidak lantas lepas tangan usai konflik terpantik di Wadas. Capres usungan PDI Perjuangan itu kerap membangun dialog bersama masyarakat setempat untuk memastikan HAM terpenuhi bagi mereka.

"Ada masalah di situ, Mas Ganjar langsung melakukan interaksi-interaksi dengan masyarakat Wadas untuk memastikan jika terjadi korban HAM di sana, maka proses yang paling diutamakan Mas Ganjar adalah pemulihan hak korban. Dan itu menjadi prioritas Mas Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah," tuturnya.

Baca Juga: Roasting Ganjar Pranowo, Kiky Saputri Bongkar Larangan 'Sensitif' Bahas Wadas dan U20

Wadas, Jawa Tengah, punya ikatan sejarah buruk dengan Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 dari PDI Perjuangan. Pasalnya, pemerintah Provinsi Jateng yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo sempat bersitegang kuat dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Berawal pada 2019, konflik Desa Wadas berkaitan dengan rencana pembangunan Bendungan Bener yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2017.

Bendungan Bener ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, serta menjadi pembangkit listrik dengan kapasitas 6 megawatt. Proyek memerlukan material andesit dari bukit di Desa Wadas, yang oleh warga disebut sebagai "batu lemosoh."

Karena dinilai sangat merusak lingkungan, Warga Desa Wadas menolak keras rencana penambangan batu andesit ini. Mereka menuntut penambangan dihentikan dan tanah mereka tidak diserahkan untuk proyek bersangkutan.

Warga kemudian melakukan berbagai bentuk perlawanan, termasuk demonstrasi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pemerintahan Ganjar Pranowo di sisi lain juga tak kalah kuat mempertahankan rencana penambangan dengan alasan untuk kepentingan pembangunan bendungan. Ganjar sempat berjanji akan melakukan reklamasi setelah penambangan selesai.

Konflik ini semakin memanas pada April 2021 dan Februari 2022, ketika laporan tindakan kekerasan terhadap warga muncul. Dalam dua peristiwa ini, sedikitnya 78 orang dari warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian.

Pada 7 Februari 2022, YLBHI menyebut ratusan aparat TNI dan Polri memasuki Desa Wadas dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto area belakang Polrsek Bener. Kedatangan ratusan aparat TNI-Polri tersebut untuk mengawal petugas dari Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran di sekitar Desa Wadas.

Kedatangan ratusan aparat tersebut tak pelak memicu bentrokan dengan warga yang menolak penambangan batu Andesit. Hasilnya, puluhan warga Desa Wadas terluka dan ditahan oleh pihak kepolisian. ***