GELORA.CO  - Aktivis 98 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyebutkan tidak ada bukti hukum yang menunjukkan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sebagai seorang yang kriminal yang melanggar HAM.

Hal ini sekaligus untuk menanggapi rencana Prabowo akan menjalankan debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023) besok. Rencananya, salah satu isu yang dibahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

"(Prabowo) pernah menjadi cawapres Megawati, dan 2 kali sebagai capres, artinya sudah disahkan secara undang-undang, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal," ujar Budiman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023) sore.

Di sisi lain, kata Budiman, Prabowo juga terbukti tidak bersalah atas dugaan pelanggaran HAM jika dilihat dari perspektif politik. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menunjuk Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Secara politik, Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik," katanya.

"Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang," sambungnya.

Lagi pula, kata Budiman, komitmen HAM harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera. Tak hanya itu, anak-anak Indonesia juga harus lebih sehat hingga akses informasi yang tidak terganggu.

"Bagi kami, pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik bisa tampil," tukasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kini telah menetapkan secara resmi tema debat capres cawapres Pilpres 2024. 

Tema debat itu diresmikan setelah KPU melakukan rapat tertutup kedua bersama tim pasangan capres cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Selain menetapkan tema debat, rapat itu juga membahas format debat, panelis, moderator, dan undangan untuk yang hadir dalam debat mendatang.

Tema debat capres cawapres itu dibuat berselang seling. 

“Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau yang terakhir, itu porsinya untuk debat capres,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Rabu. 

Adapun berikut tema debat capres cawapres yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU

1. Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

2. Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

3. Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

4. Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa. 

5. Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi