Oleh : Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Mujahid 212

KNews.id – Gibran memang banyak dihujat di berbagai media sosial oleh para netizen, sejak dirinya sengaja diloloskan oleh pamannya, Anwar Usman untuk bisa menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, karena usianya masih dibawah 40 Tahun, sehingga Anwar pun akhirnya terkena sanksi, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Oleh MKMK.

Kemudian, Gibran ternyata bersikap kekanan- kanakan, tidak menunjukan kredibilitas sebagai bakal seorang pemimpin, justru Gibran malah kampanye di wilayah terlarang di zona car free day ( CFD ) di mall Sarinah Jakarta Pusat, juga kampanye melibatkan anak – anak kecil di Cilincing Jakarta Utara. Sehingga ejekan ( bulian ) bertambah luar biasa, Gibran banyak dinyatakan sebagai ” bocil tak berkemampuan, namun tak tahu diri serta tidak tahu malu.

Belum lama berselang, di Solo, Gibran entah karena faktor kedunguan atau keseleo lidah, Gibran menganjurkan ibu – ibu hamil ” mengkonsumsi asam sulfat, yang amat membahayakan nyawa Ibu – ibu hamil maupun janin bayi “.

Lalu, saat ini ditengah bulian kepada Gibran oleh publik diberbagai media sosial, santer berita, bahwa pemerintah ingin merevisi undang – undang ITE. Apakah ada hubungannya dengan bulian yang begitu marak kepada Gibran, karena sejak awal sebelum menjadi Cawapres diumumkan, Gibran yang infonya bertitel S.1 dan S2. namun akhirnya tebongkar, ternyata dirinya hanya memiliki pendidikan setara SMA karena pendidikan Gibran diluar negeri hanya setaraf D.1.

Bahkan menurut Roy Suryo eks menpora, di kampus asalnya, Gibran pun tidak tercantum sebagai alumni, karena foto Gibran tidak ada di website maupun postingan University of BradFord di Singapura, yang kini ternyata sudah ditutup, sebagai filial dari univeritas yang berpusat di Inggris.

Apakah sebenarnya Gibran berijasah palsu ? Persis seperti tuduhan publk kepada orang tuanya Jokowi, sehingga anak beranak ini memang bermasalah dengan ijasah keaslian mereka.

Lalu, apakah UU. ITE ini sebagai penetrasi kepada publik, untuk mengancam publik atau kelompok orang yang menuduh Gibran berijasah palsu dan mengolok – oloknya sebagai ” bocah pandir ” ? Termasuk ancaman kepada publik yang sering membuli serta ” menghinakan Gibran sehina – hinanya ” , karena selain Gibran nampak lugu, namun angkuh, serta statemen-nya banyak gak nyambung, tidak pantas karena jauh dari kategori cerdas sebagai bakal memimpin bangsa ini, melalui pemilu pilpres 2024, dengan nomor urut capres – cawapres nomor urut 2

Tanda tanda Gibran kurang cerdas dan tidak pantas, dirinya kerap menghindari debat antara cawapres, yang diadakan oleh penyelenggara debat dihadapan publik, padahal momentum para capres dan cawapres untuk menyampaikan misi dan visi-nya. Sebaliknya Gibran justru asyik berkeliling kampanye tak bermutu sambil melanggar peraturan pemilu.

Pastinya publik bakal menghinakan Gibran, sepanjang dirinya kelak menjabat sebagai Wapre namun diperoleh melalui segala pola kecurangan, atau menggunakan sistim penghitungan suara

Maka sejak dini, publik perlu mengantisipasi jika benar ditemukan upaya kemenangan Gibran atau pasangan capres – cawapres nomor urut 2 diperoleh dengan menggunakan pola kecurangan, termasuk mencegah teralisasinya rancangan revisi UU ITE, jika draf revisi ditemukan tanda – tanda hanya khusus kepentingan Jokowi dan para kroninya, bukan untuk kepentingan umum bangsa dan NRI.  (Zs/NRS)