Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyambut baik ide Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Namun, Usman mengatakan, pemerintah harus serius untuk menyediakan dan mengelola fasilitas di tempat pengungsian nanti.

“Ide menjadikan Pulau Galang sebagai alternatif menampung pengungsi Rohingya merupakan ide yang baik, apalagi Pulau Galang pernah digunakan untuk menampung pengungsi dari negara Vietnam selama tahun 1979-1996,” ucap Usman Hamid ketika dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp pada Kamis (7/7).

Usman mengaku tidak khawatir dengan kemungkinan munculnya konflik baru mengingat lokasi Pulau Galang yang berdekatan dengan Pulau Rempang yang tengah mengalami masalahnya sendiri.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Ide Wapres untuk Pindahkan Pengungsi Rohingya ke Pulau Galang Lebih Tepat

“Tentunya kita jangan dulu berprasangka yang tidak-tidak. Apakah saat Pulau Galang dulu dihuni pengungsi Vietnam terjadi gesekan dan konflik dengan masyarakat sekitar? Nyatanya hamper 20 tahun Pulau Galang bertahan sebagai tempat pengungsi asal Vietnam,” kata Usman.

Ia menegaskan, yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan wilayah tempat penampungan pengungsi menjadi tempat yang layak huni. Artinya, perlu fasilitas-fasilitas yang memadai seperti, fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar, bahkan hingga penjara untuk mengatasi kriminalitas yang mungkin terjadi. Usman mengatakan, sebagian fasilitas tersebut sudah tersedia di Pulau Galang.

“Dan, tentu kita harus belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang pernah kita lakukan saat menangani pengungsi Vietnam dan memperbaikinya untuk menyiapkan penampungan bagi pengungsi Rohingya,” jelas Usman.

Baca juga: Amnesty International Indonesia Sebut Video Viral Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Hanya Cari Sensasi

Ia menambahkan lagi, jika pemerintah pusat maupun daerah bisa memastikan lokasi penampungan pengungsi sudah layak huni, manusiawi, dan tertata baik, seharusnya bentrokan antara pengungsi dengan masyarakat lokal tidak terjadi.

“Tentu ini butuh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi PBB urusan pengungsi serta lembaga-lembaga pemangku kepentingan lainnya,” tutup Usman Hamid.

Sebelumnya, Wapres Maruf Amin mengatakan kalau Indonesia tidak mungkin menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Namun, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar kedatangan para pengungsi tidak menjadi beban bagi negara maupun masyarakat lokal di kemudian hari.

“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif],” ucap Wapres Maruf Amin usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/12).

101