MerahPutih.com - Approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tinggi, meski dilanda berbagai isu negatif belakangan ini.

Angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih jauh di atas 50 persen, menyampai kisaran 75 persen lebih, berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

“Mayoritas masyarakat merasa puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden. Angkanya mencapai 76,2 persen,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye’ secara virtual, Sabtu (9/12).

Baca Juga:

Jokowi Bantah Kunkernya Buntuti Lokasi Kampanye Ganjar

Jika dibedah, kelompok masyarakat yang menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi berada di angka 12,9 persen. Jumlahnya semakin meningkat menjadi 63,3 persen dalam kelompok masyarakat yang menyatakan cukup puas. Sebaliknya, yang menyatakan kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi angkanya kian mengecil, sekadar 21,9 persen.

"Alasan utama yang membuat masyarakat puas dengan kinerja Jokowi adalah suka memberi bantuan kepada rakyat kecil. Angkanya mencapai 33,6 persen,” tutur peneliti Indikator Politik Indonesia itu.

Baca Juga:

Jokowi Pertanyakan Motif Agus Rahardjo: Untuk Apa Diramaikan?

Lebih jauh, lanjut Rizka, Indikator juga memotret alasan lain ihwal tingginya approval rating Jokowi, yakni terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan lainnya. Angkanya, jelas Burhanuddin, mencapai 25,1 persen.

“Ada juga 8,9 persen yang menilai Jokowi orangnya merakyat. Dekat dengan rakyat. Ada juga yang menilai kinerjanya sudah bagus, mencapai 8,8 persen,” imbuh dia.

Untuk diketahui, survei terbaru Indikator itu menggunakan metode wawancara tatap muka menempatkan 1.200 responden dengan oversample di 15 provinsi mencapai 5.380 responden, dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Proses pengumpulan data dilakukan selama periode 23 November sampai 1 Desember 2023. (Knu)

Baca Juga:

Istana Jawab Tudingan Intervensi Kasus E-KTP oleh Presiden Jokowi