Blitar (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Ranperda APBD Kabupaten Blitar terpaksa ditunda. Hal ini terjadi setelah, fraksi PDIP memilih tidak hadir dalam rapat Paripurna Ranperda APBD Kabupaten Blitar 2024.

Kondisi itu pun membuat rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 tidak kourum. Sebelum diputuskan ditunda, sebetulnya Fraksi PDIP sempat ditunggu hingga 2 jam lamanya. Namun para anggota dewan dari PDIP tak kunjung hadir.

“Kita juga sepakat menggelar rapat paripurna hari ini, yang sedianya kita jadwalkan jam 19 tapi mengingat ada saudara kita dari PDIP yang menyampaikan hari ini ada genda rapat partai sehingga kita mengajukan rapat pada jam 6 sore, sehingga kita harapkan setelah paripurna saudara-saudara PDIP bisa menghadiri rapat partai,” kata Mujib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/11/23).

Terlihat dari 50 anggota dewan, hanya sekitar 12 orang yang hadir dalam rapat Paripurna Ranperda APBD itu. Paripurna yang turut menghadirkan Bupati Blitar Rini Syarifah ini sebetulnya diagendakan pada Jumat 24 November 2023 malam, tepatnya pukul 18.00 WIB.

Pantauan media, setelah ditunggu selama 2 jam, kuorum belum juga terpenuhi. Ketidakhadiran fraksi PDI Perjuangan menjadi hal yang paling mencolok. Pasalnya, hal ini pernah terjadi sebelumnya, pada paripurna persetujuan perubahan APBD tahun 2023 beberapa waktu lalu.

Saat itu, fraksi PDI Perjuangan terkesan memboikot paripurna, karena menilai perubahan ABPD tahun 2023 tidak pro rakyat, dan menuntut Pemkab Blitar melakukan evaluasi kembali

“Tapi tidak apa-apa kita akan susun jadwalnya ulang,” tutupnya.

Baca Juga:
Polres Blitar Kota Menetapkan Suami dari Kerangka Manusia Sebagai Tersangka

Di Tempat terpisah, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan alasannya tidak hadir dalam rapat Paripurna Ranperda APBD Kabupaten Blitar 2024. Menurut Hendik Budi Yuantoro, fraksi PDIP Perjuangan sengaja tidak hadir karena menganggap anggaran yang diajukan Pemkab Blitar tidak pro rakyat.

“PDI Perjuangan melihat masih banyak kebutuhan masyarakat luas yang tidak terakomodir dalam Ranperda tersebut. Kami mendorong agar kepentingan rakyat menjadi prioritas pada anggaran 2024, jangan kepentingan-kepentingan lain yang didahulukan,” ujar Hendik, Sabtu 25 November 2023.

Hendik mencontohkan beberapa study kasus belum terakomodirnya kebutuhan rakyat dalam Ranperda APBD 2024. Diantaranya adalah terkait infrastruktur, tidak dianggarkannya pembangunan Pasar Kesamben yang hancur akibat kebakaran tahun 2022 lalu, dan lainnya.

Selain itu, ada pula alokasi anggaran untuk atlet-atlet Kabupaten Blitar melalui anggaran pembinaan KONI, yang dinilai nominal penganggarannya sangat jauh dibawah kebutuhan.

“Kami melihat secara makro, dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas. Seperti infrastruktur, pembangunan Pasar Kesamben, kepentingan olahraga seperti anggaran pembinaan atlet, dan lain-lain. Kami melihat penganggaran dari Pemkab Blitar masih jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat luas,” jelas Hendik. (owi/ted)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks