Dalam acara catatan akhir tahun dan proyeksi kegiatan 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022), Moeldoko menyampaikan sejumlah aksi mereka di masa depan. Ia menyebut, KSP tidak hanya fokus pada 5 arahan Jokowi sebagaimana 16 Agustus 2022, tetapi juga mengantisipasi soal kinerja pemerintah di tahun politik.

“Lingkungan internal kita akan memasuki tahun politik pastinya ada beberapa pertanyaan masih efektif atau tidak kah pemerintahan ini. Pasti ada pertanyaan masyarakat seperti itu. Pertanyaan itu sebelum ditanyakan kita sudah mengantisiasinya sudah menyiapkan diri dengan baik," kata Moeldoko.

Kedua, KSP juga menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan global dan situasi geopolitik yang tidak menentu.

Dalam menjaga keamanan pemilu, Moeldoko memastikan bahwa mereka sudah memahami eskalasi politik di 2023 dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia mengungkit pengalaman sebagai Panglima TNI saat mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Ia mengklaim tidak banyak berubah dalam konstelasi 2024.

“Kebetulan saya pernah mengawalnya, dan kondisi-kondisi itu tidak banyak berubah karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarparpol sudah bisa kita baca semuanya dan ancaman-ancaman non-militer juga sudah kita kenali dengan baik sehingga kita bisa mengkonstruksi kira kira ancaman seperti apa dan cara bertindak kita yang efektif seperti apa, saya kira sudah kita siapkan," klaim Moeldoko.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani juga memaparkan kinerja Kedeputian V ke depan setelah memaparkan kinerja mereka di 2022 seperti upaya mendorong UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pengesahan RKUHP, hingga dorongan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Di 2023, kata Jaleswari, Deputi V KSP memasukkan masalah pemilu sebagai salah satu perhatian mereka.

“Kami akan mengawal itu tahun 2023 ini karena proses dari kalender kerja pemilu sudah berlangsung," kata Jaleswari.

Jaleswari menuturkan bahwa mereka juga akan mendorong kesuksesan 5 prioritas presiden. Mereka juga akan fokus pada masalah kesejahteraan Papua di 2023 mendatang, apalagi setelah pembentukan daerah otonomi baru.

Terakhir, KSP akan menyelesaikan program pembentukan badan legislasi nasional yang digagas Jokowi.

“Kita akan mengawal juga tentang pembentukan badan regulasi nasional yang ini juga merupakan agenda prioritas presiden dalam bidang hukum dan kami sudah melakukan kolaborasi sejak 2-3 tahun yang lalu dengan kawan-kawan di setneg dan juga di setkab dan juga dengan lemhanas juga," kata Jaleswari.