FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada Sabtu (9/12) besok dinilai ternodai di Indonesia. Salah satu alasannya karena mantan Ketua KPK, Firli Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo. Firli Bahuri dalam kasus itu bahkan sudah dua kali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri dalam kapasitas sebagai tersangka.

Penilaian bahwa peringatan Hakordia ternoda disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo. Dia menilai, penetapan tersangka Firli Baruhi belum lama ini menjadi kado tidak sedap dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Hari antikorupsi sedunia tahun ini, banyak pejabat penting terlibat kasus baik itu setingkat menteri ataupun pejabat lembaga tinggi negara sebagai komitmen penegakan hukum dari Kejaksaan, Polri dan KPK. Namun peringatan tahun ini seolah mendapatkan kado yang tidak sedap menjadi noda dalam pemberantasan korupsi yaitu Ketua KPK justru menjadi tersangka," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat, dilansir dari jawapos, Jumat (8/12).

Penetapan tersangka kasus pemerasan itu memaksa Presiden Joko Widodo menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Serta mengangkat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, menjadi Ketua KPK Sementara.

"Terlepas dari asas praduga tidak bersalah karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, dan Firli juga belum ditahan namun tentu kejadian ini membuat publik terhenyak," ucap Yudi.

Yudi menyebut, Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK seharusnya memimpin kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tetapi malah jadi tersangka kasus korupsi.

"Walaupun saat ini yang bersangkutan belum ditahan namun kepercayaan masyarakat kepada KPK pada khususnya, dan pemberantasan korupsi pada umumnya tentu akan semakin menurun," cetus Yudi.

Ia mengamini, status tersangka terhadap Firli Bahuri menjadi sejarah, Ketua KPK pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Namun, Yudi berharap publik tidak pesimis, karena tidak ada gesekan antara KPK dan Polri, meski Firli menyandang status tersangka.

"Sudah ada kordinasi dan saling menghormati, dan kasus ini juga transparan disampaikan ke publik secara berkala," pungkas Yudi. (fajar)