MerahPutih.com - Sorotan terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terus berdatangan. Pasalnya, di sana memuat salah satu pasal soal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung presiden dengan pertimbangan DPRD

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan bahwa fraksinya tegas mengusulkan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih seperti sekarang, di mana gubernur dipilih lewat pemilu dan bupati/wali kota ditunjuk gubernur.

Hal ini, kata Firman, menjadi penting mengingat untuk menjaga stabilitas politik dan kondusifitas Jakarta selama ini sudah cukup baik dan pemenuhan terhadap pelaksanaan demokrasi selama ini sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

"Mengingat bahwa Jakarta akan dikhususkan untuk pusat perdagangan internasional dan domestik kalau tidak dipersamakan dengan provinsi lain memiliki otonomi penuh sesuai amanah UUD NRI 1945 untuk menjaga stabilitas politik dan suksesnya provinsi Jakarta dengan kekhususannya,” kata dia kepada wartawan dikutip di Jakarta, Jumat (8/12).

Fraksi Partai Golkar mengusulkan posisi tetap seperti saat ini, otonomi provinsi.

“Yakni gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada, dan bupati/wali kota ditetapkan oleh gubernur, dan DPRD hanya ada di tingkat provinsi," kata jelas Firman.

Menurutnya, jika gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, maka hal itu menunjukkan sebuah kemunduran politik dan mendegradasi nilai-nilai dan hak demokrasi rakyat sudah dimiliki sejak reformasi.

"Bilamana gubernur dan wakil gubernur ditunjuk presiden ini sebuah kemunduran dalam berdemokrasi dan akan menjadi catatan buruk dalam sejarah Jakarta," tegas anggota Badan Legislasi DPR itu.

Baca Juga:

Dia mengingatkan bahwa semua pihak juga harus mendengarkan aspirasi rakyat dan khususnya masyarakat Betawi juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti proses demokrasi ini.

Terlebih, sebutnya, banyak tokoh Betawi mungkin layak mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Jangan mengubah-ubah tatanan demokrasi yang sudah baik, itu dapat menimbulkan kemarahan rakyat," pungkas Firman. (Knu)

Baca Juga: