8 Desember 2023 20:07 WIB

Mardani mengingatkan rakyat punya hak didengar dan dipertimbangkan pendapatnya.

Mardani Ali Sera (twitter/mardanialisera)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – PKS menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hanya saja, suara PKS tidak sekuat 8 fraksi lain yang menyetujuinya. Alhasil, RUU DKJ disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak RUU DKJ karena perumusannya kurang melibatkan masyarakat. Dia mengingatkan bahwa rakyat punya hak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya.

“Kami, Fraksi PKS DPR RI merasa RUU DKJ belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.

Soal Wacana Gubernur DKI Dipilih Presiden, Benny Harman: Masihkah Suara Rakyat Didengar?

“UU No 13 2022 sudah jelas, penguatan keterlibatan & partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib & bertanggung jawab dengan memenuhi 3 syarat: hak untuk didengarkan pendapatnya; hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan,” jelas anggota Komisi II DPR RI itu.

Untuk diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Salah satu sebabnya, produk legislasi itu mengandung aturan gubernur beserta wakilnya ditunjuk oleh Presiden RI.

Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak sepakat dengan RUU DKJ, khususnya soal sistem Pilkada tidak langsung. Menurutnya, pemerintah tetap menghormati prinsip demokrasi.

"Pemerintah tidak setuju," kata Tito Karnavian di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Desember 2023.