Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengatakan, Capres Ganjar Pranowo akan melakukan pendekatan berbeda pada proyek Ibukota Nusantara (IKN). Menurutnya, hal itu bisa saja jadi prioritas atau bahkan ditunda.

“Setiap calon yang terpilih nanti pasti ada gaya sendiri dalam mengelola IKN. Ada prioritas yang tentu dilakukan Pak Jokowi akan dihilangkan atau ditunda, pilihan-pilihan itu bisa dilakukan,” tegas Aditya dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Hal ini sangat dipengaruhi seberapa besar kepentingan para capres di IKN. “Pak Ganjar tentu memiliki pandangan berbeda dengan Pak Prabowo, karena Ganjar tahu, positioning Jokowi tidak ada di dia,” jelas Aditya.

Namun, baik paslon Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran memiliki kepentingan di IKN. “Dari sisi paslon 01 atau 03 mereka akan kritis, namun 02 belum clear akan kritis soal apa, karena dia ada saham besar di situ,” sebut Aditya.

Meski kelihatannya mendukung, Aditya yang juga dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) menduga sebenarnya baik pasangan 03 Ganjar-Mahfud belum solid betul soal melanjutkan bentuk dukungan mereka terhadap IKN. Apalagi pasangan 01 Anies-Cak Imin yang menolak IKN. Kesepakatan soal IKN ini harus segera dirumuskan karena gelaran debat akan segera dimulai.

“Dalam positioning Capres-Cawapres mereka harus disolidkan, karena pada debat kan akan ditanya, maupun sebagai Undang Undang IKN harus dijalankan,“ kata Aditya.

Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN. "Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Dan, tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," kata Ganjar di Kalimantan.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai bahwa aset negara yang kelak dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

"Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita, APBN. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari investasi, itu hanya bersifat mendukung," jelas Ganjar.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek besar dengan keuntungan besar untuk jangka panjang.

“Ya, kalau dari teori cost and benefit. Ya bisa cost-nya besar tapi benefitnya juga besar untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek, costnya besar, benefitnya kecil,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12).

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu juga menyebut ada keuntungan lain yang didapat Indonesia jika meneruskan pembangunan IKN yakni kepercayaan dari dunia investasi.

“Ada benefit lain yang besar, kepercayaan investor internasional naik karena Indonesia berani melakukan pembangunan IKN di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Trubus menegaskan calon presiden yang menyatakan komitmen pada kelanjutan pembangunan IKN juga harus mempersiapkan perencanaan matang terkait pembiayaan.

Karena tantangan terberat IKN adalah soal pembiayaan. Sesuai amanat UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kalau dalam UU IKN, pembiayaan IKN pembangunannya menggunakan sistem KPBU. Sekarang kalau dia berkomitmen ingin konsisten membangun ya berarti dia (capres) sudah punya perencanaan sudah punya program untuk mendatangkan investor. Karena tidak boleh kemudian semuanya APBN, jebol nanti," tegas Trubus.

Oleh sebab itu, Ganjar juga dituntut mempunyai program kerja yang jelas dalam pembangunan IKN. "Makanya ketika dia mengatakan melanjutkan itu kan harus dengan argumentasi yang jelas, diuraikan dalam program kerja,” ungkapnya.

Trubus menjabarkan penyebab IKN Nusantara kerap mendapat sorotan publik. Menurutnya, pemerintah kurang komunikatif dan terbuka pada publik berkenaan dengan pembiayaan.

“Iya karena selama ini, kenapa Pak Jokowi sering kali kelimpungan? Dipertanyakan publik terus? Karena Pak Jokowi tidak bisa menjelaskan, tidak ada jubirnya yang menjelaskan kebijakan itu,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai kerap menyampaikan informasi yang tidak konsisten terkait keberadaan investasi di IKN. Padahal masalah pembiayaan IKN menjadi perhatian publik karena membutuhkan dana yang sangat besar. “Ini kan rusaknya dari Pak Jokowi sendiri? Sehingga masyarakat bertanya-tanya tentang keberadaan investor,” tandasnya.

Trubus menerangkan IKN dibangun atas dasar kepentingan masa depan. IKN juga menjadi perwujudan dari semangat perubahan. Sebab itu, capres-cawapres yang menolak ataupun menerima IKN harus mempunyai argumentasi yang kuat.

“Jadi, ini menjawab tantangan ke depan. Sama dengan IKN, IKN itu dibangun atas dasar menjawab tantangan ke depan, bukan sekarang. Kalau orang gak mau ini, ya gak mau perubahan,” pungkasnya.

13