MerahPutih.com - Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi satu-satunya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Anies berpendapat, harus ada kajian ulang keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) Ricky Valentino menyatakan, kajian ulang proyek IKN bertujuan agar terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Baca Juga:

"Kami bukan tidak setuju Kalimantan dijadikan ibu kota, hanya saja kami ingin terjadi pemerataan pembangunan terlebih dahulu di daerah-daerah. Jangan sampai anggaran Rp 466 triliun berpusat pada satu daerah saja," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/12), seperti dikutip Antara.

Hal tersebut disampaikan Ricky menjawab pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, yang menyatakan kekecewaan kepada calon presiden nomor urut 1 atas keinginan untuk lakukan kajian ulang IKN.

Dia menjelaskan, pemerataan pembangunan yang tertuang dalam visi misi pasangan AMIN, yakni membangun desa tertinggal menjadi maju, membangun daerah kecil menjadi menengah serta daerah menengah menjadi besar. Sehingga tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat Indonesia.

"Anies sudah berulang kali mengatakan bahwa pemerataan pembangunan itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia," katanya menegaskan.

Baca Juga:

Lanjut dia, apabila suatu daerah maju dalam bidang infrastruktur dan transportasi, akan secara langsung berimbas terhadap perekonomian masyarakat, dan ujungnya akan membuat kualitas manusia meningkat.

Menurut dia, saat ini belum saatnya Indonesia membuat ibu kota baru di tengah kondisi APBN yang terus saja mengalami defisit, apalagi ditambah beban utang negara yang besar, di mana wajib dibayarkan premi dan pokok setiap tahunnya.

"Kami harus dahulukan mana menjadi prioritas, jangan sampai anggaran banyak digelontorkan tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, sesuai informasi resmi pemerintah bahwa total dana pembangunan IKN menelan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Anggaran pembiayaan itu dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.

"Jika anggaran sebanyak itu diberikan kepada daerah-daerah sekitar Kalimantan dan seluruh Indonesia, tentu akan membuat daerah tersebut menjadi maju," ungkapnya.

Kendati demikian kata dia, pembangunan yang sudah berjalan di IKN sekarang bukan tidak berguna. Nantinya, bangunan yang sudah selesai akan bisa dijadikan pusat perekonomian dan pemerintahan masyarakat Kalimantan Timur. (*)

Baca Juga: