FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Pernyataan Ade Armando yang menyebut politik dinasti ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbuntut panjang. Kader PSI itu kini dilaporkan ke Polda DIY.

Menyikapi pelaporan Ade Armando oleh Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid ikut buka suara.

Alissa Wahid mengakui tak setuju dengan pandangan Ade Armando itu. Hanya saja, dia menyayangkan adanya pelaporan ke polisi.

"Twips ingat saya tidak setuju merespon @adearmando61 tentang politik dinasti Daerah Istimewa Yogyakarta? Tapi saya juga tidak setuju pemolisian terhadapnya," kata Alissa di akun X @AlissaWahid, dikutip Fajar.co.id, Kamis (7/12/2023).

Putri Gus Dur itu menyebut jika setiap perbedaan pandangan berakhir dengan laporan polisi. Maka hal itu bisa membahayakan demokrasi Indonesia.

"Kalau setiap pemikiran yang berbeda dipolisikan atas dasar identitas suku, kelompok dll, bahaya untuk kita sebagai bangsa," ungkapnya.

Alissa Wahid sebelumnya menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Jogja salah alamat.

“Saya warga DIY. Anda salah alamat, bang,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Senin (4/12/2023).

Putri Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur itu menjelaskan, pemilhan kepala daerah di DIY memang berbeda dari daerah lainnya. Tidak ada Pemilihan Umum.

Meski begitu, menurutnya hal itu tidak masalah. Karena memang tekah melalui mekanisme yang benar.

“DIY mengantungi UU Keistimewaan, ditetapkan melalui proses yang sah tanpa abuse mekanisme demokrasi,” jelasnya.

Karenanya, bagu Alissa, mahasiswa tidaj harus mengkritik penentuan kepala daerah di DIY. Seperti yang dikatakan oleh Ade.

“Jadi gerakan mahasiswa jelas tidak perlu menggugat-gugatnya. Tugas mereka adalah kritisi mandatnya berjalan atau tidak. Bukan soal dinastinya,” tandasnya.

Sementara itu, jejumlah elemen warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan kader PSI Ade Armando yang menyinggung soal dinasti di Yogyakarta ke Polda DIY pada Rabu, 6 Desember 2023.

Mereka berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Seperti Pemalni (Pedagang Kaki Lima Malioboro Ahmad Yani), Barisan Relawan Indonesia, Nasional Siber Indonesia, dan lainnya.

Bersama kuasa hukumnya, aliansi itu melaporkan Ade dengan jeratan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terutama pasal 27 ayat 3 maupun Pasal 28 ayat 2.

Laporan polisi itu diterima dengan surat bukti tanda terima bernomor LP/B/945/XII/2023/SPKT/Polda DI Yogyakarta tertanggal 6 Desember 2023 pukul 13.51 WIB.(msn/fajar)