Sekjen PBB Antonio Guterres mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez terkait situasi Gaza. Guterres meminta anggota DK PBB untuk mendesak gencatan senjata di Gaza.

Dikutip dari situs PBB, Kamis (7/12/2023), surat tersebut tertanggal 6 Desember 2023. Surat tersebut dikirim oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez.

Dalam surat tersebut, Guterres menyampaikan kecemasannya terkait situasi Gaza yang memprihatinkan sambil mengingatkan Pasal 99 Piagam PBB. Menurut Guterres, permusuhan selama lebih dari delapan minggu di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menulis berdasarkan Pasal 99 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan suatu permasalahan yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional," ujar Guterres dalam suratnya ke DK PBB.

Dalam surat tersebut ia mengecam serangan kelompok Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas, termasuk 33 anak-anak, dan ribuan lainnya terluka, serta adanya sandera.

Namun ia juga menyinggung nasib warga sipil di seluruh Gaza yang menghadapi bahaya besar. Sejak dimulainya operasi militer Israel, lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40 persen di antaranya adalah anak-anak, ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur, serta sekitar 80 persen dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil.

Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis. Sementara warga lainnya tidak mempunyai tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan yang efektif terhadap warga sipil.

Guterres juga menyoroti sistem layanan kesehatan di Gaza yang runtuh. Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran.

Sementara itu hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. Dua rumah sakit besar di Gaza selatan beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas tempat tidurnya dan kehabisan pasokan dan bahan bakar.

RS juga menjadi tempat perlindungan bagi ribuan pengungsi. Dalam keadaan seperti ini, menurutnya akan lebih banyak orang meninggal tanpa pengobatan dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Lebih lanjut Guterres juga mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan masifnya pemboman yang dilakukan Israel tanpa adanya tempat berlindung, ia memperkirakan potensi situasi yang lebih buruk dapat terjadi, termasuk meningkatnya penyakit.

"Situasi yang lebih buruk dapat terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan perpindahan massal ke negara-negara tetangga," ujar Guterres.

Selanjutnya pada Resolusi 2712 (2023), Dewan Keamanan "menyerukan peningkatan penyediaan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan penduduk sipil, terutama anak-anak." Namun menurut Guterres situasi saat ini membuat operasi kemanusiaan 'yang berarti' tidak mungkin dilakukan.

"Namun demikian, kami sedang mempersiapkan opsi-opsi untuk memantau implementasi resolusi tersebut, meskipun kami menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, hal tersebut tidak dapat dipertahankan," ujarnya.

Guterres dalam suratnya juga menyoroti tentang pengiriman bantuan kemanusiaan, menurutnya meskipun saat ini tetap diberlakukan dari Rafah, namun jumlahnya tidak mencukupi dan menurun sejak jeda kemanusiaan berakhir. Guterres menyebut timnya tidak dapat menjangkau korban yang membutuhkan, sementara kapasitas PBB dan mitranya telah hancur akibat kekurangan pasokan, kekurangan bahan bakar, terputusnya komunikasi, dan meningkatnya ketidakamanan.

Bahkan Personil kemanusiaan telah bergabung dengan sebagian besar warga sipil Gaza dalam mengungsi ke Gaza selatan sebelum melancarkan operasi militer. Sementara itu sebanyak 130 rekan UNRWA terbunuh, banyak di antaranya bersama keluarga mereka.

Guterres menggatakan saat ini menghadapi risiko runtuhnya sistem kemanusiaan. Bahkan situasi tersebut bisa dengan cepat
Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana. Oleh karenanya ia meminta Dewan Keamanan PBB menghindari dampak situasi yang lebih buruk dengan menyerukan gencatan senjata.

"Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini. Saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk mendesak guna mencegah bencana kemanusiaan," katanya.

"Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza," katanya.

Menlu RI Retno Marsudi mendukung surat Sekjen PBB Antonio Guterres kepada Presiden Dewan Keamanan PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez terkait situasi Gaza. Retno mengatakan hal ini seperti yang dia sampaikan dalam debat di PBB untuk adanya gencatan senjata.

"Saya mendukung surat Sekretaris Jenderal PBB @antonioguterres kepada Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di #Gaza. Seperti yang saya garis bawahi dalam Debat Terbuka DK PBB pada tanggal 24 Oktober, gencatan senjata segera sangat penting untuk mengakhiri kekejaman dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza," kata Retno dalam akun X nya @Menlu_RI.