Jakarta, Gatra.com - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut tuntas agenda politik yang melibatkan perangkat desa, terutama yang terkait pasangan Capres Prabowo-Gibran.

Pernyataan Dedi itu terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Bawaslu pada Kamis (23/11/2023). Laporan itu dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo- Gibran.

"Bawaslu tidak dapat berdalih itu bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar," tegas Dedi kepada media, Minggu (3/12/2023).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu berharap, kerja profesional Bawaslu dapat menjaga sportivitas kampanye bagi seluruh kandidat. Dia mengingatkan, jangan sampai terjadi pengistimewaan bagi salah satunya.

"Jika Bawaslu tidak merespon atas pelaporan publik, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membawa persoalan ini ke meja sidang etik," tegasnya.

Seperti diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023) lalu. Dalam acara tersebut hadir pula calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

22