"Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Kartu Kredit Indonesia. Hal ini adalah bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital," ucap Indah.

RAKYATKU.COM -- Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang clear dan clean.

Hal itu disampaikan Indah usai menghadiri launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Selasa (5/12/2023), di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.

"Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Kartu Kredit Indonesia. Hal ini adalah bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital," ucap Indah.

Baca Juga : Masamba Maroa Expo, Bupati Luwu Utara Sebut UMKM Tulang Punggung Ekonomi

"Ini juga bagian dari mewujudkan pemerintahan clear dan clean yang salah satu indikatornya adalah akuntabilitas," terang bupati yang juga Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) Luwu Utara ini.

Melalui proses tersebut, Indah berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin akuntabel dan efisien.

"Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi 1 dari 17 kabupaten yang sudah mengimplementasikan QRIS di Sulawesi Selatan. Kami akan terus dorong khususnya di internal pemerintah daerah supaya semuanya dapat menggunakan KKPD ini. Karena sangat membantu dan memastikan bahwa transaksi betul-betul terjadi apa adanya," tutur Indah.

Baca Juga : Seluruh Desa di Luwu Utara Berstatus Kampung KB

"Dan saya yakin penggunaan KKPD akan mendorong banyak efisiensi sehingga banyak yang bisa kita intervensi dengan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah. Jadi ayo terus dukung dan support pelaksanaan dan implementasi KKPD," pinta isteri dari Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan Indonesia akan mencontoh dari Timur khusunya tata kelola pemerintahan yang baik kita mulai dari Timur.

"Tujuan besarnya reformasi birokrasi termasuk keuangan negara, secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi risiko praktek keuangan sekaligus upaya pencegahan korupsi. Semua komplit dan terukur, ini harus dipercepat dan diperluas penggunaannya sehingga keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk membangun masyarakat di Provinsi Sulsel," terang Bahtiar pada kegiatan yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar H. Yulis Suandi, Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan didampingi jajaran Badan Keuangan dan Badan Pendapatan, serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) se-Sulawesi Selatan.