PIKIRAN RAKYAT - Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade, memicu kontroversi lantaran menyebut bahwa Politik Dinasti yang sesungguhnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat melayangkan protes keras kepada politisi sekaligus dosen di Universitas Indonesia itu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi. Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah.

"Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Ade Armando dengan menekankan bahwa konstitusi telah melindungi keistimewaan DIY. Menurutnya, pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Baca Juga: Tragedi Gibran Rakabuming Salah Omong Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Dokter Tifa: Sarjana Kursus

Gubernur DIY juga menyoroti UU Nomor 13 tahun 2012 yang menentukan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah adipati Pura Pakualam. Sultan menjelaskan bahwa jabatan yang diemban olehnya saat ini adalah dalam rangka mengemban amanah konstitusi.

Mengenai persepsi politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan HB X mempersilakan masyarakat untuk memiliki pandangan sendiri. Ia menekankan bahwa keistimewaan DIY diakui dan dihargai oleh negara berdasarkan sejarah dan asal-usulnya.

"Dinasti atau tidak, terserah dari sisi masyarakat melihatnya. Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan negara menghargai sejarah itu," kata Sultan HB X.

Pernyataan Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY bukanlah hasil dari politik dinasti semata, melainkan sebuah anugerah konstitusional yang diakui berdasarkan sejarah dan keunikan DIY sebagai daerah istimewa.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penyesalan atas pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh salah satu kadernya, Ade Armando, terkait politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa partai telah memberikan teguran keras kepada Ade Armando atas komentarnya.

"Sekali lagi kami menyayangkan pernyataan Bang Ade. Kami sudah memberikan teguran keras kepada Bang Ade," kata Grace Natalie usai pertemuan antara Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dengan para "influencer" di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin malam.

Grace Natalie menjelaskan bahwa pembahasan mengenai sanksi untuk Ade Armando masih dalam tahap perundingan di internal partai. Namun, Kaesang Pangarep, selaku Ketua Umum PSI, telah memberikan teguran keras terhadap pernyataan Ade Armando.

"(Terkait sanksi) masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," ujar Grace Natalie.

Menanggapi sanksi yang mungkin diberikan, Grace Natalie menyebut bahwa Ade Armando telah menyampaikan permintaan maaf melalui video di media sosialnya. Dalam permintaan maaf tersebut, Ade Armando menegaskan bahwa pendapat yang ia sampaikan adalah opini pribadi, bukan opini dari PSI. Grace Natalie juga menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki koordinasi terkait pernyataan kontroversial tersebut dan merasa kaget dengan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Ade Armando mengkritik aksi protes yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut ironis bahwa DIY, tempat yang mempraktikkan politik dinasti, menjadi sasaran protes. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, @adearmando61.***