5 Desember 2023 22:40 WIB

RUU Daerah Khusus Jakarta, diantaranya RUU yang tergesa-gesa serta belum melibatkan ‘meaningful partisipation’ masyarakat

Lapangan Monas (Dok. Jitunews.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Fraksi PKS yang menolak Rancangan Undang-Undang mengenai Daerah Khusus Jakarta.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Hermanto menyatakan bahwa Daerah Khusus Jakarta masih layak menjadi Ibu kota.

"Fraksi PKS menganggap bahwa DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu kota sehingga kami menolak RUU Daerah Khusus Ibukota," di Jakarta, Senin (5/12/2023).

RUU IKN Disahkan jadi UU, PKS Masih Gencar Suarakan Penolakan

Dalam hal ini, Hermanto menginformasikan beberapa hal mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta, diantaranya RUU yang tergesa-gesa serta belum melibatkan ‘meaningful partisipation’ masyarakat.

Selain itu, kewenangan dalam keterlibatan budaya betawi Jakarta tidak ada, usulan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil bupati perlu di pertahankan untuk kekonsistenan atau sebagai alternatif dapat di usulkan melalui mekanisme DPR.

“Fraksi berpendapat bahwa penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa, belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna berdasarkan UU No 13 Tahun 2022, Fraksi juga berpendapat terkait kewenangan khusus bidang kebudayaan dalam Pasal 22 ayat 1 huruf b tidak disebutkan adanya sebuah lembaga adat dan kebudayaan betawi dalam kemajuan kebudayaan pelibatan badan usaha dan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam kemajuan kebudayaan dimana pelibatan budaya adat dan betawi sangat penting," kata Hermanto.

"Selanjutnya usulan tentang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil bupati perlu di pertahankan untuk mewujudkan demokrasi yang konsisten atau sebagai alternatif dapat melalui DPRD jika yang di kedepankan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik," pungkasnya.