Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Prasetio, hal itu terlihat dari sinergi kerja antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Seperti melanjutkan sodetan kali ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan melanjutkan kembali program normalisasi sungai.

“Kalau Jakarta dikatakan tidak ada banjir itu bohong. Tapi yang harus dilakukan meminimalisir banjir dan dampaknya. Jadi tujuan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi itu apa, ya harus dilaksanakan,” kata politikus PDIP ini.

Prasetio mengakui, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga intens berkomunikasi dengannya mengenai komitmen melanjutkan kembali program penanggulangan banjir Jakarta sejak baru dilantik pada Oktober 2022 lalu.

Mengingat program tersebut sangat perlu dan mendesak untuk dilaksanakan, Prasetio pun menyetujuinya.

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetio menyetujui Rp10,238 triliun atau 12,22% dari total APBD tahun 2023 untuk program penanggulangan banjir.

Di tahun 2024 mendatang, program penanggulangan banjir dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp2,85 triliun atau 4% dari total APBD tahun 2024.

“Saya selalu mengatakan mana yang prioritas. Kalau ternyata penanggulangan banjir prioritas ya silakan. Jakarta tetap banjir dan tetap macet, tetapi (pemerintah) sekarang mau untuk menangani,” kata Prasetio.

Intensitas hujan tinggi yang terjadi di Jabodetabek telah berdampak banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Seperti di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Banjir di kawasan tersebut menjadi yang tertinggi yang dialami sejak kemarau panjang berlalu.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.