PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo menyuarakan pertanyaan terkait pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, yang mengklaim pernah diminta menghentikan kasus hukum terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait skandal korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?" tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin, 4 Desember 2023.

Jokowi memberikan tanggapan ini sebagai respons terhadap pernyataan Agus Rahardjo dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu.

Agus Rahardjo menyebut bahwa pada tahun 2017, dia diminta menghentikan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto.

Presiden kemudian meminta masyarakat untuk merujuk pada berita dan pemberitaan pada tahun 2017, saat kasus Setya Novanto tengah berlangsung. Jokowi menegaskan bahwa pada waktu itu, ia hanya menyuarakan bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Yang pertama, coba dilihat di berita-berita tahun 2017. Di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas berita itu ada semuanya," tegas Jokowi.

Jokowi melanjutkan dengan menyatakan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan, dan pada akhirnya, Setya Novanto dihukum berat dengan vonis 15 tahun penjara.

Ketika ditanya apakah pernyataan Agus Rahardjo memiliki motif politik, Jokowi menyerahkan kepada media dan masyarakat untuk memeriksa fakta.

"Saya suruh cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg, nggak ada. Agenda yang di Setneg, nggak ada. Tolong dicek, dicek lagi aja," tegasnya.

Namun, saat diminta tanggapan tentang potensi hak interpelasi dari DPR RI terkait pernyataan Agus Rahardjo, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar. "Nggak mau menanggapi itu (hak interpelasi) saya," ungkapnya.