JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar yang menggantikan tampuk kepemimpinan Ade Uu Sukaesih akan dilantik pada Senin 4 Desember 2023. Rencananya pelantikan akan dilaksanakan di Pemprov Jawa Barat pada pukul 08.00 WIB.

Pejabat yang telah ditetapkan pemerintah pusat menjadi Pj Wali Kota Banjar yakni Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dr Hj Ida Wahida Hidayati. Ia merupakan pejabat di provinsi Jabar yang sebelumnya diusulkan Pj Gubernur Jawa Barat ke Kemendagri sebagai calon Pj Wali Kota Banjar.

“Iya betul, saya dipilih untuk menjabat sebagai Pj Wali Kota Banjar Jawa Barat. Pelantikannya besok (Senin) pukul 08.00 WIB,” kata Ida Wahida Hidayati saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Minggu, 3 Desember 2023.

Sebelumnya ada beberapa nama pejabat yang diusulkan baik oleh DPRD Banjar, Pemprov, maupun Kemendagri sendiri. Namun, pemerintah pusat menjatuhkan tugas Pj wali kota kepada Ida Wahida Hidayati yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA: 403 Rumah di Situbatu dan Neglasari Kota Banjar Kini Teraliri Air Bersih Perumdam

Usulan DPRD Banjar untuk calon Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar Calon Pj Wali Kota yang diusulkan DPRD Banjar berjumlah dua orang yakni Sekda Kota Banjar Soni Harison dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Engkus Sutisna.

“Dua nama yang diusulkan oleh DPRD Banjar,” kata Ketua DPRD Banjar Dadang R Kalyubi, Rabu 15 November 2023.

Sementara itu, Pj Gubernur Jabar mengusulkan tiga nama untuk Pj Wali Kota Banjar. Yakni Dodit Ardian Pancapana selaku Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, kemudian Ida Wahida Hidayati Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, dan Yudia Ramli selaku Direktur BUMD, Badan Layanan Umum Daerah Dan Barang Milik Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Menurut Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, usulan beberapa calon Pj bupati Wali Kota sudah diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

“Untuk Pj bupati walikota memang kami mengusulkan tetapi, dari DPRD juga ada, dan ada juga dari Kemendagri,” katanya.