BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar sosialiasi kampanye Pemilu dengan menghadirkan narasumber, Faisal Mahrawa, akhir pekan lalu. Dia merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).

Pada kesempatan itu, Faisal menjelaskan, media memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat, untuk mengedukasi tentang pentingnya Pemilu, yang digelar setiap 5 tahun sekali ini. Terlebih, peserta sosialiasi kampanye Pemilu ini berasal dari kalangan insan jurnalis di Kota Binjai.

Faisal menegaskan, media harus memberitakan secara objektif yang berkaitan dengan Pemilu, baik pemilihan presiden maupun legislatif.

Hanya saja di tengah menjamurnya media online yang mudah diakses masyarakat, terkadang objektivitas dimaksud luput dari pemberitaan.

Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk lebih teliti lagi dan melakukan evaluasi terhadap pesan yang disampaikan oleh media. Boleh jadi kecepatan informasi yang disampaikan dapat dipengaruhi dengan pesan propaganda.

Selain itu, Faisal juga membahas potensi kerawanan dalam Pemilu.

“Seperti mobilisasi dan politisasi birokrasi, mulai dari ASN hingga kepala desa. Kemudian netralitas TNI-Polri dan penyelenggara Pemilu. Ada juga penyalahgunaan anggaran dan bantuan sosial, serta penyalahgunaan tempat ibadah yang dijadikan tempat kampanye,” tegasnya.

Belum lagi politik uang yang masih terus saja terjadi. Faisal menyebut, peran media di Indonesia dalam Pemilu, sejatinya harus memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Pemilu harus dilakukan dengan menggembirakan. Jangan memberikan informasi tentang Pemilu adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan dan serba khawatir, juga ketakutan. Serta dengan sedemikian rupa, seolah-olah lagi di ruang yang mengerikan. Pemilu harus dihadirkan dengan suasana yang dinamis,” jelas Faisal.

Bagi Faisal, Pemilu adalah sebuah kegiatan penting untuk menguatkan legitimasi pranata politik dan menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan. Serta memilih penguasa yang terbaik hingga menegakkan demokrasi. Bahkan menurutnya, Pemilu adalah peralihan kepemimpinan.

“Kalau ada peralihan kepemimpinan itu diperpanjang, sesungguhnya itu mencederai prinsip demokraksi. Jadi Pemilu itu memilih penguasa yang terbaik dengan demokratis. Yakni persaingan yang sehat, jujur, adil dan aman,” katanya.

Dia juga mengingatkan KPU untuk tidak berpatokan dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi sebagai tolok ukur kesuksesan dalam Pemilu. Faisal mengakui, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi pemilih.

“Pemilu merupakan elemen dari demokrasi, keberadaan partisipasi dari masyarakat merupakan instrumen yang menentukan derajat Pemilu demokrasi. Tapi untuk apa tingkat partisipasi tinggi berdasarkan mobilisasi dan bahkan hegemoni,” serunya.

Sosialiasasi ini dibuka Ketua KPU Binjai, Anton Indratno. Dia berharap, media dapat menyebarluaskan informasi tentang kegiatan KPU Binjai melalui sarana media massa dari insan jurnalis yang ikut dalam sosialiasi tersebut.

“Dengan sosialisasi ini, sebagai penyambung, sebagai penerus pelaksanaan informasi tentang pelaksanaan Pemilu ini, agar lebih paham dan mengerti serta dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kami berharap dari KPU dan jajaran, rekan media, dapat memberikan informasi yang benar dan baik,” pungkasnya. (ted/saz)