Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, NasDem: Mahfud MD Ngapain Saja?

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

3 Des 2023 : 04.20
Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, NasDem: Mahfud MD Ngapain Saja?

PIKIRAN RAKYAT - Pelatih Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ahmad Ali menyebut pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo secara tidak langsung juga mengkritik kinerja Menko Polhukam Mafud Md. Diketahui, Mahfud juga calon wakil presiden pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?” kata Ali kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023.

Ali menyebut penilaian jeblok Ganjar terhadap penegakan hukum di Tanah Air justru menjadi sebuah kelucuan. Pasalnya, Ganjar diusung menjadi calon presiden dari partai penguasa dan berpasangan dengan Mahfud yang masih aktif menjadi Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju.

“Menjadi lucu Ganjar berpasangan dengan Menko Polhukam, dan Ganjar yang bagian dari partai penguasa, Mahfud Md yang merupakan Menko Polhukam, dan memberi penilaian (buruk), pertanyaannya terus Pak Mahfud kerja apaan selama ini?” kata Ali.

Terkait penilaian Ganjar atas penegakan hukum, Ali lantas mempertanyakan apa yang telah dikerjakan Mahfud selama menjabat Menkopolhukam. Menurutnya, Ganjar sedang mengkritik calon wakil presidennya sendiri.

“Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil,” ucap Ali.

Ali kemudian mempertanyakan landasan Ganjar memberikan nilai 5 untuk bidang penegakan hukum di Indonesia. Sebab, menurutnya pasangan Ganjar-Mahfud tidak menghadapi peristiwa hukum yang merugikan.

Dikatakan Ali, penegakan hukum di zaman pemerintahan Jokowi masih proporsional, dan jika ada kekurangan pun masih pada level yang wajar karena putusan hukum tak dapat memuaskan semua pihak.

“Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas,” kata Ali.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," ucap Ali menambahkan.

Ganjar Kritik Penegakan Hukum Didasari Amarah

Ali berpendapat bahwa Ganjar mengkritik soal penegakan hukum didasari oleh perasaan dendam dan amarah karena Jokowi tak kunjung memberikan dukungan politik kepada Ganjar dan Mahfud untuk menghadapi pilpres.

“Kritiknya (Ganjar) dibangun dengan dendam dan amarah. Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi,” tutur Ali.

“Jadi saya rasa dalam kontestasi lawannya kita itu Prabowo dan Ganjar, kalau Ganjar lawannya Prabowo dan Anies, jadi Jokowi bukan lawan kita, Jokowi Presiden, ngapain Presiden dibawa-bawa,” ujarnya menambahkan.***

Sentimen: negatif (86.5%)