JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md bakal mengurus persoalan hukum jika terpilih menjadi wakil presiden (Wapres) mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

Hal itu sudah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri usai dinyatakan dipilih sebagai cawapres mendampingi Ganjar.

Diketahui, Ganjar dan Mahfud diusung oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo.

Baca juga: Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

“Intinya itu saya diberitahu oleh Bu Mega ‘waktu itu pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presidennya Ganjar’,” kata Mahfud menirukan percakapannya dengan Megawati di dalam acara Mukernas III MUI di Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Di hadapan para peserta Mukernas MUI, Mahfud mengaku tidak diminta uang atau logistik sepeser pun. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu diberikan pesan khusus.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Pelaporan Aiman ke Polda Metro Jaya Bisa Ancam Demokrasi

Pesan itu disampaikan pimpinan koalisi Partai pendukung yaitu Megawati, Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

“Lalu apa yang dipesankan? Kenapa saya? ‘Gini, pimpinan Partai kami ber-empat, Pak Mardiono, saya, Pak Hary Tanoe, Pak OSO ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas, yang sering dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan,” kata Megawati kepada Mahfud.

“Bu Mega waktu itu jelas mengatakan, Pak Mahfud sekarang ini birokrasi kita sudah rusak, ‘dikira saya enggak tahu mereka korupsi, tahu, aparat penegak hukum, polisi, seperti itu, pengadilan seperti itu’, Pak Mahfud benahi ini jadi Cawapres,” ucapnya lagi.

Baca juga: Kampanye Hari Ini, Mahfud Temui Ulama di Banten dan Hadiri Mukernas MUI

Usai mendengar pesan tersebut, Mahfud menyampaikan satu permintaan. Permintaan itu berupa akses wapres terhadap Menkopolhukam.

“Lalu saya bilang begini, bu kalau saya diberi tugas seperti ini saya minta satu hal, tugas Menko Polhukam itu supaya dibuka aksesnya kepada wakil presiden, kalau saya jadi wakil presiden Menko Polhukam itu akan dibawa kendali saya,” kata Mahfud kepada Megawati.

“Sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu, masalah-masalah penegakan hukum di situ,” ujarnya.

Permintaan itu pun disetujui oleh para pimpinan Partai Politik. Permintaan ini juga disetujui oleh Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden.

Baca juga: Forum Pendiri Partai Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud, AHY: Kami Tak Pernah Mendua

Mahfud pun menyatakan, permintaan itu disampaikan lantaran ia tidak ingin hanya menjadi “ban serep” atau cadangan dari kerja-kerja presiden.

“Jadi intinya, saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi ban serep, saya harus punya satu tugas yang jelas, bahwa masalah hukum, pemberantasan korupsi diserahkan ke saya,” kata Mahfud.

“Selama ini itu tugasnya jaksa agung, polisi dan sebagainya dikoordinir oleh Menkopolhukam. Wapres enggak ada akses langsung ke situ, selama ini enggak punya akses, kalo saya ke wapres ini berikan ke saya, kewenangan,” imbuhnya.