Surokim Abdussalam pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura menyebut penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim untuk menggantikan pimpinan sebelumnya, sebagai bentuk warning agar kader tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Diketahui, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) menggantikan Kusnadi Ketua DPRD Jatim, yang menduduki jabatan itu sebelumnya.

Kusnadi mundur karena ingin berkonsentrasi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, atas tindak pidana korupsi Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim.

Langkah itu, menurut Surokim, menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum dana hibah di Jatim tersebut.

“Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan,” kata Surokim, Senin (6/2/2023).

Surokim menyebut, keputusan itu juga menunjukkan ketegasan DPP PDIP memberi warning dan edukasi politik pada kader-kadernya agar tetap disiplin. Juga, tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan ditengah partai lain yang belum merespons dugaan korupsi dana hibah.

“Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim,” kata dia.

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Desember 2022 lalu.

Kemudian KPK menggeledah dan memeriksa sejumlah pihak, di antaranya Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim, Kusnadi Ketua DPRD Jatim dari PDIP, Anang Iskandar Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Agung Mulyono Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim, dan Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD dari PKB. KPK juga memanggil Reno Zulkarnaen Sekretaris Partai Demokrat Jatim, namun Reno tak memenuhi panggilan KPK karena alasan umroh.

Terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Menurutnya, PDIP ingin mepertahankan capaian di Jatim sehingga memilih tokoh Jatim yang sudah nasional.

Sekadar informasi, Said Abdullah merupakan politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Sementara Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya sudah tuntas menjalankankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode. (lta/bil/rst)