Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pejabat yang mendapat sorotan negatif dari publik untuk mundur. Hal itu terkait etika dan moral. "Pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari publik harus mau mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Mahfud saat membawakan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Universitas Bung Karno (UBK), Kamis, 30 November 2023. Mahfud menegaskan etika dan moral sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPR RI 6 Tahun 2021. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini, tetapi para pejabat atau ASN sering berlindung dalam aturan asas praduga tak bersalah.   Mahfud menegaskan bahwa permintaan mundur bukan menyindir Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dan Wakil Menkumham Eddy Omar yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, sejak awal era reformasi sudah banyak pejabat atau ASN yang tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila yang mengandung etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. "Ndak ada sindiran, kan banyak bukan hanya Ketua KPK, kan banyak selama ini sejak jaman reformasi kan banyak yang begitu-begitu. Itu kepada pejabat semuanya dan kepada ASN semuanya, kan itu aturannya," tegasnya. Mahfud mengatakan dirinya sengaja memberi kuliah umum menyangkut Pancasila dan segala nilai hukum dan non hukumnya, serta hukum-hukum dalam pandangan Bung Karno yang progresif. Bung Karno menjadi teladan dalam bidang hukum dan non hukum, salah satunya terkait hukum progresif atau mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. "Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita ikuti, baik yang hukum maupun nilai-nilai non hukum maka hidup kita ini akan tertib damai dan insyaallah makmur. Karena di situ juga orang dianjurkan untuk beribadah dengan baik, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Tapi itu bukan hukum, itu adalah nilai yang diajarkan oleh Pancasila," kata dia.

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pejabat yang mendapat sorotan negatif dari publik untuk mundur. Hal itu terkait etika dan moral.
 
"Pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari publik harus mau mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Mahfud saat membawakan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Universitas Bung Karno (UBK), Kamis, 30 November 2023.
 
Mahfud menegaskan etika dan moral sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPR RI 6 Tahun 2021. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini, tetapi para pejabat atau ASN sering berlindung dalam aturan asas praduga tak bersalah.
 
Mahfud menegaskan bahwa permintaan mundur bukan menyindir Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dan Wakil Menkumham Eddy Omar yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, sejak awal era reformasi sudah banyak pejabat atau ASN yang tidak mematuhi nilai-nilai Pancasila yang mengandung etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.
"Ndak ada sindiran, kan banyak bukan hanya Ketua KPK, kan banyak selama ini sejak jaman reformasi kan banyak yang begitu-begitu. Itu kepada pejabat semuanya dan kepada ASN semuanya, kan itu aturannya," tegasnya.
 
Mahfud mengatakan dirinya sengaja memberi kuliah umum menyangkut Pancasila dan segala nilai hukum dan non hukumnya, serta hukum-hukum dalam pandangan Bung Karno yang progresif. Bung Karno menjadi teladan dalam bidang hukum dan non hukum, salah satunya terkait hukum progresif atau mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.
 
"Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita ikuti, baik yang hukum maupun nilai-nilai non hukum maka hidup kita ini akan tertib damai dan insyaallah makmur. Karena di situ juga orang dianjurkan untuk beribadah dengan baik, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Tapi itu bukan hukum, itu adalah nilai yang diajarkan oleh Pancasila," kata dia.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ADN)