JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) selama beberapa hari ke depan.

Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa 2023 atau COP28, hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara anggota 77 atau G77 plus China. Presiden pun akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara.

Rencananya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan kembali ke Indonesia pada Minggu (3/12/2023) setelah kunjungan kerjanya selesai.

"Saya akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, menghadiri KTT G77 dan China serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Saya dan rombongan Insya Allah akan kembali ke Jakarta tanggal 3 Desember. Minggu pagi," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Berangkat ke Dubai, Presiden Jokowi Bakal Hadiri COP28

Adapun rangkaian kunjungan kerjanya dimulai pada hari ini. Pantauan Kompas.com, Presiden dan rombongan lepas landas menuju Dubai sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, ia ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP 28," katanya.

Adapun COP28 merupakan pertemuan internasional untuk membahas perubahan iklim.

Jokowi menuturkan, harapan dunia terhadap COP28 sangat besar. Dunia mengharapkan aksi global yang nyata untuk mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Jokowi Akui Bangga Ekonomi RI Masih Tumbuh 5 Persen Saat Bicara di Depan Negara Lain

Menurut Jokowi, komitmen nyata terhadap isu ini harus diperkuat, utamanya komitmen negara-negara maju dalam hal pendanaan iklim.

"Utamanya dalam rangka mencapai target Net Zero Emission," ucap Jokowi.

Nantinya dalam KTT COP28, mantan Wali Kota Surakarta ini bakal menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

"Serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," ucap Jokowi.