Jember (beritajatim.com) – Partai Gerindra menjadi partai pertama yang mengeluarkan pernyataan sikap resmi pertama terhadap terlambatnya pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Periode 2021-2026.

RPJMD seharusnya selesai disahkan pada Kamis, 26 Agustus 2021, saat ini. Namun ternyata Bupati Hendy Siswanto baru mengirimkan naskah Rancangan Akhir RPJMD pada Senin (23/8/2021).

“Perlu dipahami bahwa secara aturan proses RPJMD ini memang mengalami keterlambatan. Tapi keterlambatan itu harus diruntut, dipelajari, ditarik ke belakang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember Ahmad Halim.

“Ternyata proses tahapan ini yang jadi kunci keterlambatan RPJMD, terutama dalam penyusunan (bab) teknokratik yang seharusnya diselesaikan dua tiga bulan sebelum masa jabatan bupati sebelumnya berakhir. Ini yang tidak kita pahami. Otomatis ada semacam warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya kepada bupati sekarang,” kata Halim.

Normalnya, menurut Halim, RPJMD membutuhkan proses sembilan bulan. “Tapi niat baik teman-teman perumus dan tim penyusun, RPJMD bisa tuntas dalam waktu tiga bulan. Ini patut kita apresiasi sebagai langkah positif, niat baik untuk berusaha membangun Jember. Ini tentunya harus disikapi secara negarawan, tanpa melihat cacat atau celah kesalahan, karena kalau berkutat pada itu, kita akan kehilangan makna RPJMD,” katanya.

Halim mengatakan, sekurangnya ada dua persoalan mendasar. Pertama, Kabupaten Jember tidak mempunyai APBD. Kedua, postur birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (KSOTK) yang sangat tidak memadai.

“Roda pemerintahan di awal perjalanan hingga saat ini tampak terseok, sebenarnya merupakan imbas dari dua persoalan fundamental tersebut. DPC Gerindra Jember menyatakan sangat memahami dan menyadari situasi pelik tersebut,” kata Halim.

Halim mengingatkan, pada waktu awal pemerintahan Bupati Hendy, birokrasi ASN belum mendapatkan hak, baik berupa penghasilan gaji maupun honor sebagaimana yang seharusnya menjadi kewajiban dari pemerintahan Bupati Faida untuk memenuhinya.

“Maka, menghadapi persoalan pelik tersebut, DPC Gerindra Jember sangat mengapresiasi langkah taktis dan akseleratif serta sinergis dan kolaboratif bahkan extraordinary atas terobosan skala prioritas yang telah dilakukan oleh Bupati Hendy,” kata Halim.

“Bayangkan, selama 5,5 bulan, Pak Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat ada progress positif yang sudah bisa dirasakan. Pertama, kita sudah punya APBD walau terlambat karena pemerintahan yang lalu tidak bisa menyelesaikan. Kemudian ada kenaikan honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, termasuk pemberian SK,” kata Halim.

Masalah Covid ikut mempengaruhi proses pembangunan. “Namun kami tetap punya harapan besar RPJMD ini walau terlambat secara tahapan, akan berusaha memberi masukan yang baik dan menghasilkan rencana pembangunan Jember lima tahun ke depan. Tidak seperti RPJMD era pemerintahan sebelumnya inkonsisten, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,” kata Halim. [wir/ted]