PIKIRAN RAKYAT - Sempat bersiteru, masing-masing perwakilan dari kelompok masyarakat yang cekcok di Bitung, Sulawesi Utara akhirnya melakukan deklarasi damai.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kapolda Sulut, Irjen Setyo Budiyono, Selasa, 28 November 2023. Dalam keterangannya, Setyo bersyukur kedua belah pihak dapat diajak duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan.

"Saya bersyukur bahwa saudara-saudara berkenan hadir ini merupakan kehormatan untuk saya sebagai Kapolda untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi kemudian kita melangkah ke depan untuk mengisi hari-hari baru, sehingga anak-anak kota sekolah dengan tenang, keluarga-keluarga kita bisa bekerja dengan tenang," ujarnya.

Dia mengapresiasi keputusan para warga yang terlibat dan sejumlah pihak yang sudah berupaya untuk mendamaikan perselisihan tersebut.

Baca Juga: Nusron Wahid Respons Ucapan Megawati Soal Penguasa Orba: Kegelisahan karena Jokowi Ogah Jadi Alat Parpol

"Terima kasih karena semua perwakilan Kota Bitung sudah bersama-sama untuk berjalan ke depan untuk hal-hal yang baik dan positif," ujarnya.

Lebih lanjut, Setyo berharap ke depannya deklarasi ini dapat dijadikan acuan untuk terus menjaga kondusifitas Kota Bitung.

"Semoga dengan pembacaan isi deklarasi ini dapat dilaksanakan dengan baik agar situasi Sulut khususnya Kota Bitung menjadi kondusif," ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menanggapi kasus bentrokan antarkelompok yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, 25 November 2023.

Menyusul maraknya video dan foto yang tersiar di berbagai platform, Budi meminta agar masyarakat tak mudah terprovokasi dan bersikap bijak dalam bermedia sosial.

"Kami mengimbau kepada seluruh warga bangsa agar menggunakan semua platform digital dengan bijak. Bersama mari wujudkan Indonesia yang damai dan bermartabat," tuturnya.

Ketimbang termakan informasi palsu, Menkominfo menyarankan agar publik mencari tahu sumber terpercaya seperti dari otoritas pemerintahan setempat untuk memverifikasi kabar simpang siur yang beredar.

"Jika ingin informasi yang tepat, bisa menghubungi otoritas Pemerintahan Daerah di sana, serta seluruh Musyawarah Pimpinan Daerah-nya," ujarnya.***