Hal tersebut disepakati kedua organisasi masyarakat (Ormas) Islam itu saat PP Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Kantor PBNU.

"Kami berharap 2024 itu bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan tokoh," kata Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

"Dan kepemimpinan moral seperti itulah yang kami sepakati, yang bisa men-drive kontestasi itu, bahkan siapapun yang akan terpilih baik eksekutif maupun legislatif," tambahnya.

Jika hal tersebut terjadi, menurutnya kontestasi Pemilu 2024 nanti bukan semata-mata politik kekuasaan saja. Tetapi visi kebangsaan apa yang dibawa, diwujudkan, dan berangkat dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.

"Untuk itu kepemimpinan tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga siapa dapat apa dan bagaimana caranya," ucapnya.

Selanjutnya, PP Muhammadiyah dan PBNU mendorong agar pemerintah mewujudkan ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan menyejahterakan rakyat.

"Itu perlu menjadi konsen juga bagi kontestasi politik agar tidak sekadar soal bagi bersih kekuasaan, tapi yang paling penting, Indonesia ini, dengan rakyatnya yang 270 juta itu, mau diapakan agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elit sudah lebih sejahtera, tapi rakyat itu yang juga harus sejahtera," pungkasnya.

Pada waktu yang sama, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf juga mengatakan perlunya mengangkat sosok yang memiliki kepemimpinan moral di dalam politik.

"Di dalam politik ini, perlu ada pimpinan moral agar segala sesuatunya tidak untuk kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih berkeadilan," kata Yahya.