Surokim Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura mengatakan, rencana pertemuan Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pimpinan Partai Golkar bertujuan untuk memperkuat posisinya menjelang Pemilu 2024.

“Semua partai tentu tidak ingin menjadi pelengkap saja. Semya tentu ingin mendapat peran yang optimal dalam koalisi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/2/2023).

Menurutnya, dalam koalisi berlaku siapa berbuat apa, memeroleh apa. Dalam sharing power, yang aktif dan yang pasif biasanya ada perbedaan.

“Inisiatif PKB harus dibaca dalam konteks ingin lebih proaktif. Sehingga, akan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat. Alasan PKB mengajak kerja sama Golkar tentu untuk melengkapi basis massa PKB,” imbuhnya.

Golkar sebagai partai modern urban, lanjut Surokim, dinilai bisa melengkapi PKB sebagai partai berbasis plural tradisional.

“Koalisi yang ada saat ini menurut saya masih sementara, masih semu, masih tahap penjajakan awal dan belum permanen,” tandasnya.

Sampai sekarang, baik Partai Golkar dan PKB mendorong ketua umumnya masing-masing maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Airlangga Hartarto secara bulat didukung oleh Golkar melalui keputusan musyawarah nasional. Demikian juga dengan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB.

Sementara itu, M. Jamiluddin Ritonga Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul menilai keinginan Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengajak Golkar bergabung ke Koalisi Gerindra-PKB sebagai hal yang wajar.

“Saat ini justru masing-masing koalisi dalam situasi rentan. Sebab, setiap koalisi sudah mulai membicarakan pasangan capres yang akan diusung,” terangnya.

Menurut Jamiluddin, tarik-menarik sesama partai politik di masing-masing koalisi akan menguat dan berpeluang menimbulkan ketidakpuasan di antara partai politik yang berkoalisi.

“Dalam kondisi demikian, membuka ruang partai politik akan keluar atau masuk ke koalisi tertentu. Hal itu tampaknya yang ingin dimanfaatkan Cak Imin untuk menarik Golkar ke Koalisi Gerindra-PKB,” ungkapnya.

Walau peluangnya terlihat kecil, wacana kerja sama PKB-Golkar tetap memungkinkan terjadi dengan adanya restu dari Joko Widodo dalam Pilpres 2024.

“Kalau Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Istana, maka peluang Golkar pindah ke koalisi Gerindra-PKB sangat besar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan PAN dan PPP ikut bergabung. Tentu hal itu terjadi dengan restu dari Istana kalau memang menginginkan Prabowo Subianto yang menjadi capres,” tambah Jamiluddin.

Kemungkinan lain, Golkar akan menolak tawaran Cak Imin dan tetap berada di KIB. Sebagai motor KIB, Golkar akan berupaya membuat KIB lebih kompetitif deni memenangkan Pilpres 2024.

“Kalau KIB bukan bentukan Istana, maka Golkar akan menolak tawaran Cak Imin. Golkar akan merasa lebih nyaman tetap bergabung di KIB. Pada titik itu, Golkar justru yang akan berupaya menarik PKB dalam KIB. Tapi, peluang Golkar menarik PKB juga tidak mudah. Sebab, PKB terlihat sudah nyaman bersama Gerindra,” pungkasnya.(rid/ipg)