Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto akan mengevaluasi semua surat keputusan (SK) kegiatan di semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia ingin ada efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja birokrasi.

Hendy ingin mengevaluasi semua SK tersebut dari aspek kepantasan, terutama soal nama pihak-pihak dalam SK dan honor kegiatan yang diterima. Selama ini, ia tidak pernah mengevaluasi itu, karena sejak dilantik sibuk menangani sejumlah pekerjaan rumah seperti penataan birokrasi, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan peraturan yang lama, menurut Hendy, semua kegiatan memiliki SK tim pelaksana. “Kita evaluasi semua total. Kita revisi yang sewajarnya. Tingkat kewajaran jelas ada dan kepedulian lebih dalam terhadap Covid ada,” katanya, Jumat (27/8/2021).

Revisi pertama akan dilakukan terhadap SK tim pemakaman pasien Covid-19. Di sana, bupati, Sekretaris Daerah Mirfano, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Djamil, dan Kepala Bidang II Penta Satria menerima honor Rp 70,5 juta.

“Saya kaget, karena saya tidak berpikir sama sekali tentang hal itu. Tentunya dengan adanya kondisi seperti ini, saya tidak bisa menerima dana begitu besarnya. Tidak tepat dengan kondisi Covid ini saya mendapatkan yang sebanyak itu. Wong gaji saja saya berikan ke masyarakat,” kata Hendy.

Evaluasi SK ini didahului dengan pengembalian dana yang diterima empat pejabat di atas kepada kas daerah. “Saya sudah instruksikan untuk dikembalikan,” kara Hendy.

Keinginan Hendy ini sejalan dengan saran Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember soal peninjauan regulasi yang menempatkan bupati sebagai pengarah di setiap kegiatan pemerintah daerah yang berkonsekuensi adanya honor.

“Siapapun bupatinya, jika tidak dicabut regulasinya, pasti akan ada di setiap kegiatan. Coba cek periode dulu, di seluruh kegiatan pemerintah daerah, pasti bupati masuk (dalam tim kegiatan),” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

Ayub mengatakan, jika regulasi ini dihilangkan atau diperbarui, tidak akan ada tumpang tindih. Anggaran daerah pun menjadi lebih efisien karena hanya diterima oleh mereka yang berhak karena menjalankan tugas. [wir/but]