JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, partainya memilih untuk memenangkan pasangan capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terlebih dahulu sebelum mengambil sikap resmi soal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

"Makanya kami ingin menangkan dulu (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) supaya keputusannya (tentang nasib Ibu Kota Nusantara) bisa diambil yang terbaik," ujar Jazilul saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Jazilul menambahkan, masyarakat di Indonesia masih banyak yang miskin.

Dalam dimensi moralitas, kurang pantas apabila di tengah kondisi masyarakat yang masih miskin tetapi menggelontorkan uang negara dalam jumlah besar untuk pembangunan IKN.

"Etis enggak secara moral, kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana? Kan enggak. Gitu saja. Moral ini ya bukan soal undang-undang," ujar dia. 

Baca juga: Otorita: IKN Bakal Jadi Kota Netral Karbon di 2045

Sikap PKB sendiri, menurut Jazilul, sudah pernah diungkapkan saat pengesahan UU IKN di DPR RI, beberapa waktu lalu.

PKB beranggapan, selama dasar pembangunan IKN merujuk pada undang-undang, maka program dari Presiden Joko Widodo itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.

"Sikapnya sudah ada di DPR. Waktu itu masing-masing partai (menyampaikan pendapat). Kalau (PKB) UU kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar Jazilul.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan, baru-baru ini, mengkritik pembangunan IKN. Menurut Anies, IKN akan menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat.

Hal itu disampaikan Anies di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) dan disiarkan di TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. 

Baca juga: Maruf Amin Bertemu PM Yunani, Ajak Investasi ke Proyek IKN

Anies menjawab, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan, tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar, di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Oleh sebab itu, Anies berpendapat, pembangunan IKN harus dikaji ulang.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu, ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.