JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan kembali laman RekamJejak.net. Lama ini mengungkap informasi hingga riwayat hidup ratusan calon legislatif.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dalam laman tersebut, masyarakat bisa memeriksa mulai dari informasi umum, peran dalam produksi undang-undang, hingga riwayat hukum apabila pernah korupsi, dan kasus hukum yang pernah menyeret nama mereka.

"Pertama bagaimana rekam jejak mereka soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN atau mungkin yang ketiga, apakah mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi," kata Kurnia saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Sejauh ini, pihaknya telah mengumpulkan dan mengunggah data 491 calon anggota DPR RI dari berbagai partai. 

Baca juga: 4 ASN di Bangkalan Unggah Konten Caleg Capres, Mengaku Tak Mengerti Aturan

Ia mengakui, memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin memasukkan data riwayat hidup semua calon anggota DPR RI.

Untuk itu, ICW yang dibantu Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS), Greenpeace, dan Narasi menentukan sejumlah klaster.

Di antara klaster tersebut adalah calon anggota legislatif yang masih satu keluarga dengan pejabat teras partai politik.

"Kadang-kadang orang yang berbicara politik dinasti itu tidak sadar di partainya juga ada politik dinasti," ujar Kurnia.

Di antara anak pejabat teras partai itu adalah Ravindra Airlangga, anak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang maju di Dapil Jawa Barat V.

Kemudian, anak Ketua Umum Surya Paloh, Prananda Paloh yang maju di Dapil Sumatera Utara I dan anak Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani, Pinka Haprani yang maju di Dapil Jawa Tengah IV.

"ini juga harus disampaikan, diketahui oleh masyarakat karena banyak sekarang yang membincangkan politik dinasti," ujar Kurnia.

Klaster lainnya adalah anggota caleg yang pernah menjadi pejabat publik, baik eksekutif, maupun legislatif. Kemudian, purnawirawan TNI-Polri, mantan penegak hukum, hingga eks terpidana korupsi. 

Baca juga: PSI: Caleg yang Daftar Calon Hakim Ad Hoc HAM Tak Koordinasi dengan Partai

Dalam situs itu, masyarakat juga bisa melihat bagaimana afiliasi para caleg, baik dalam pembentukan undang-undang kontroversial hingga kasus korupsi yang menyeret nama mereka.

Kurnia mengaku, ICW dan sejumlah lembaga lainnya meluncurkan ulang RekamJejak.net karena pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyediakan informasi yang cukup bagi para pemilih. Padahal, pemilih memiliki hak untuk mengetahui profil calon wakil rakyat mereka.

Pihaknya juga menyesalkan sikap KPU yang tidak mempublikasikan para calon anggota legislatif membuka riwayat hidup mereka.

"Satu sisi juga dari partai politik masih menjadi permasalahan karena partai politik tidak mewajibkan caleg-calegnya untuk membuka informasi secara menyeluruh," tutur Kurnia.