JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Sunan Bukhari mengatakan siap menerima risiko atas dukungan organisasinya kepada pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam acara silaturahmi nasional (Silatnas) Desa Bersatu, Minggu (19/11/2023).

Dia mengatakan, acara Silatnas Desa Bersatu yang memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo-Gibran tersebut adalah kegiatan rutin tahunan, sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Pada prinsipnya kami Desa Bersatu melakukan kegiatan rutin tahunan Silatnas Desa Bersatu 2023 dan kami siap jika harus menghadapi resiko," ucap Sunan saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (25/11/2023).

Baca juga: Dianggap Mobilisasi Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran, Panitia Silatnas Desa Dilaporkan ke Bawaslu

Sunan juga membantah acara yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah sebuah mobilisasi.

"Peserta 20.000 aparat kepala desa dari 8 organisasi itu, itu bukan mobilisasi, itu bergerak sendiri," katanya.

Ia juga menyebut, silaturahmi nasional adalah agenda membawa kepentingan desa dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR-RI.

"Makanya kenapa kemarin kita adakan demo juga, lanjutan dari aspirasi perangkat desa. Kan itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada desa," ucapnya.

Baca juga: Soal Dukungan Perangkat Desa Dinilai Langgar Pemilu, Gibran: Kalau Ada Teguran, Kami Terima

Sebagai informasi, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (23/11/2023) kemarin.

Laporan dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo- Gibran.

Dalam acara tersebut hadir pula calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, tengah mendorong jajarannya untuk memproses laporan secara cepat sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

"Ini bukan nunggu laporan, kita kan lagi penelusuran, yang kasus Apdesi itu, lagi ditelusuri teman-teman. Kami lagi nge-push teman-teman untuk melakukan penelusuran dengan cepat, penelusuran sebelum masa kampanye berlangsung," kata Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Bagja menyampaikan, memang ada beberapa laporan yang masuk mengenai perangkat desa. Meski demikian, ia tidak memerinci secara jelas lantaran belum mengeceknya satu per satu.

"Apdesi baru satu, baru penelusuran. Belum tahu kalau laporan (yang lain) ya. Tapi laporan satu-dua, masih kita cek syarat formil materilnya. walaupun demikian, penelusuran sudah dilakukan," ucap Bagja.