25 November 2023 07:12 WIB

Mardani menilai aturan tersebut membuka peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan agenda kenegaraan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi penerbitan aturan yang tidak mengharuskan pejabat menteri-wali kota mundur saat ia berkontestasi di Pilpres.

Mardani menilai aturan tersebut membuka peluang bagi menteri-wali kota yang juga kontestan Pilpres menyelewengkan agenda kenegaraan untuk kampanye.

“Beda antara kampanye dan melaksanakan tugas tipis sekali. Tergantung niat. Tapi niat, kan, tidak ada yang tahu,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, disitat Sabtu, 25 November 2023.

Ikhlas Mahfud Md Dampingi Ganjar, Sandiaga: Manusia Hanya Bisa Berencana

Seperti diketahui, kontestan Pilpres yang saat ini masih memegang jabatan antara lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, dan cawapres nomor 3 Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.

Selanjutnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming selaku Wali Kota Solo, dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Anggota DPR RI itu menyinggung kinerja pemangku kebijakan dalam merancang aturan yang terasa menguntungkan paslon tertentu.

“Aturannya kian lentur. Siapa yang diuntungkan ya?” pungkas Mardani.

Politik Dinasti Diumbar Tanpa Malu, Pengamat: Perlu Aturan Hukum yang Tegas