RILISID, Depok — Beberapa hari terakhir banyak yang menyoroti dampak dari kampanye boikot terhadap merek-merek Barat di negara-negara Arab akibat serangan militer Israel di Jalur Gaza. Gerakan boikot dimulai setelah konflik antara israel dengan palestina mulai memanas. Eskalasi konflik ini terjadi setelah serangan mematikan oleh Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober dan pengeboman rumah sakit Assyifa yang dilakukan oleh pasukan militer israel.

Mesir, Yordania, Kuwait, dan Maroko termasuk di antara negara-negara dimana boikot telah memengaruhi merek-merek Barat, media sosial berperan besar dalam  menyebarkan seruan untuk boikot. Di Mesir dimana protes jalanan dibatasi oleh pemerintah boikot dianggap sebagai cara bagi warga negara untuk menyuarakan keresahan mereka. Beberapa perusahaan yang menjadi target adalah perusahaan yang dianggap telah mengambil sikap pro-Israel atau memiliki ikatan keuangan dengan Israel.

Meskipun ada penolakan dan pembelaan dari perusahaan-perusahaan Barat seperti Starbucks dan McDonald's, dampak ekonominya terlihat dari penurunan penjualan dan harga saham mereka dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Di Yordania juga terjadi hal serupa, warga yang mendukung boikot secara aktif mendorong pelanggan untuk berbelanja di tempat lain dan video mengenai boikot produk tertentu beredar luas.

Banyak media yang mengungkapkan bahwa kampanye boikot menyebar di negara-negara yang warganya mengambil sikap pro-Palestina. Termasuk negara Mesir dan Yordania yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan Israel namun kini kembali renggang setelah konflik di Gaza mencuat. Penjualan McDonald's  mengalami penurunan yang signifikan dan perusahaan-perusahaan Barat lainnya juga merasakan dampak meskipun tidak merata di semua negara.

Media juga menyoroti penyebaran boikot secara global, termasuk di Malaysia dan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana McDonald's mengalami penurunan pelanggan yang cukup drastis. Dewan Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mendukung boikot, menekankan hak konsumen untuk memilih dan dampak ekonomi potensial bagi bisnis. Dampaknya pada bisnis Indonesia, termasuk McDonald's dan Starbucks, telah menyebabkan tekanan saham. Pemerintah mengambil sikap netral, meninggalkan keputusan untuk memboikot di tangan publik. (*)

Editor : Shita Laila Nurjanah