JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengatakan penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia disebut sudah lebih beradab.

Menurutnya adab dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam Pemilu lebih tinggi karena masyarakat sudah mengetahui jalur-jalur untuk mencari keadilan.

"Oh prosedurnya lewat Bawaslu, DKPP dan sebagainya. Nah ini yang harusnya menjadi aset kita ya, artinya sebetulnya rakyat itu ada pada peradaban sistem yang instrumental ini," ujar pria yang akrab disapa Kris itu dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Bela Ganjar yang Beri Skor 5 untuk Penegakan Hukum Era Jokowi, PPP: Itu Bukan Kritik Tapi...

Kris menambahkan, perilaku masyarakat yang mencari keadilan melalui Bawaslu atau DKPP dalam menyelesaikan problematika Pemilu merupakan bukti bahwa Pemilu di Indonesia lebih beradab.

Jika tidak beradab, katanya, bukan tidak mungkin akan tercipta konflik horizontal akibat permasalahan dalam Pemilu. Hal ini disimpulkannya berdasar pengalamannya saat menjadi Majelis dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP.

"DKPP umurnya sudah 11 tahun dan rakyat sebetulnya sudah tahu, sudah ada tingkat peradaban kita. Kalau ada konflik yang berhubungan dengan pemilu, meskipun masih sederhana, tapi mereka sudah mengerti bagaimana diselesaikan dan masyarakat mau menerima putusan itu (DKPP, red.)," terang Kris.

Pria yang puluhan tahun menjadi peneliti CSIS ini menambahkan proses penyelesaian masalah atau sengketa pemilu memang penting, akan tetapi menurutnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan semua masalah tanpa konflik adalah jauh lebih penting.

"Tidak usah perang suku, tidak usah bentrok, tidak main celurit karena sudah ada instrumen dan sebagainya, bahwa sebetulnya tingkat peradaban masyarakat kita sudah sampai seperti itu," kata Kris.

Laporkan Kubu Prabowo Soal Video Iklan Susu, Radar Demokrasi Indonesia: Itu Pelanggaran Pemilu