KNews.id – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi ancaman serikat buruh yang hendak menggeruduk kediaman pribadinya. Ancaman disampaikan saat demonstrasi menuntut bertemu langsung dengan dirinya untuk aspirasi penetapan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024.

“Ya nggak apa-apa. Rumah pribadi untuk istirahat, ketemunya di Balai Kota,” kata Heru Budi usai konferensi pers pengumuman Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta.

Heru Budi mengaku tidak mengetahui jika demo buruh hari ini berlangsung ricuh karena sedang rapat. Namun demikian, ia tetap membolehkan serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

“Saya terima, tadi saja saya lagi rapat jadi saya nggak tahu, nanti Pak Kadisnaker yang terima,” ujarnya. Selasa sore pukul 15.15 WIB, aksi buruh sempat memanas dan berakhir ricuh lantaran mereka memaksa masuk Balai Kota DKI untuk bertemu dengan Heru Budi. Buruh berusaha merobohkan pagar.

Namun, aksi perusakan itu berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian yang telah bersiaga. Tak terima dengan tindakan aparat yang membubarkan aksi, serta tidak digubrisnya tuntutannya, serikat buruh pun mengamcam akan mengepung rumah pribadi sang Pj Gubernur.

“Hari ini kita diadu domba oleh Heru. Hebat ya Heru, seorang pj bisa adu domba kita. Masih ada waktu tiga jam, kita kepung rumah Heru,” kata orator demo menyerukan.

Selain itu, Heru Budi juga tidak keberatan dengan rencana serikat buruh untuk menggugat UMP DKI 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.067.381 atau naik 3,38 persen dari UMP DKI 2023 Rp 4,9 juta ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Seperti diketahui, unsur buruh menuntut kenaikan 15 persen.

“Ya boleh saja, belum terbit sudah digugat, ya nggak apa-apa juga,” kata dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara kini Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan itu pun menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan berupa subsisi bagi buruh untuk meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dia menunjuk contoh transportasi gratis.

“Artinya, pemerintah memberikan di luar dari PP (Peraturan Pemerintah No. 51/2023) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, mengurangi pengeluaran hari-hari dia,” katanya sambil menambahkan, “Ini kan sudah menolong. Di sisi lain, pemda DKI APBD-nya kan terbatas, ya saya rasa semua memahami ya,” ucapnya.  (Zs/Tmp)