Titik terang mulai terlihat terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Diduga, pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso itu mengandung pelanggaran.

Dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan temuan pakta integritas tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan urusan terkait pakta integritas itu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ghufron mengatakan KPK hanya mengurus penyelidikan dan penyidikan.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

"Jadi sekali lagi KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan mungkin menemukan dokumen-dokumen yang Anda sebutkan tadi," jawab Ghufron.

Dugaan Pelanggaran

Bawaslu merekomendasikan hasil pengawasan terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu mengungkap ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Pj Bupati Sorong terkait pakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo.

"Ada dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

"Sudah masuk ke KASN, kan ASN dia. Rekomendasi. Kalau nggak salah ada dugaan. Makanya ke KASN. Kalau nggak terbukti, kan nggak masuk ke KASN," sambungnya.

Bagja mengatakan dari hasil temuan Bawaslu, terdapat beberapa penjabat yang juga diduga ikut melanggar. Bagja pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN.

"Nanti kita lihat dululah. Kayaknya ada beberapa pj yang kena, satu-dua. Nanti tanyakan ke KASN," tuturnya.

Kepala BIN Bantah Pakta Menangkan Ganjar

Kepala BIN Budi Gunawan membantah pakta integritas untuk memenangkan Ganjar yang ditandatangani Pj Bupati Sorong dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban.

Hal ini sempat ditanyakan ke Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11). Budi Gunawan membantah hal itu.

"Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan singkat.

Selain itu, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan kabar dirinya yang akan diganti. Dia tidak mengetahui perihal tersebut.

"Wah nggak tau," ujarnya.

Pantau Pemilu

Cek rekam jejak, visi misi, profil, hingga berita terkini pasangan Capres dan Cawapres favoritmu di Pemilu 2024 sekarang!